Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Jaya (70) seorang peserta BPJS Kesehatan mandiri mengantri untuk pengobatan laser katarak di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 10 April 2022. Jaya yang bekerja sebagai petani lahan kosong di kawasan Stasiun Pondok Rajeg, Depok, Jawa Barat, mengaku lebih tenang setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri. Ia kini tak mengkhawatirkan biaya jika harus pergi berobat. Penyakit katarak, paru-paru, dan pengapuran yang dideritanya, dapat diobati tanpa harus mengeluarkan biaya. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) seiring dengan implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menjelaskan pihaknya tengah menyusun kajian costing pembiayaan terkait kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS, termasuk kenaikan tarif layanan kesehatan untuk INA-CBG’s dan besaran iuran BPJS Kesehatan.

Adapun tarif INA CBGs adalah rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis, kapitasi hingga iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan kepada rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan.

Costing tidak bisa dibandingkan serta-merta iuran. Sampai 2024 tidak boleh ada kenaikan iuran, semua kebijakan yang ada tidak berbicara perubahan iuran,” kata Lily dalam Diskusi Dampak Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Pasien Ginjal, Rabu, 28 September 2022.

Saat ini, kata Lily, yang terus dibahas adalah lebih fokus terhadap besaran tarif INA CBGs yang disesuaikan dengan anggaran, terutama karena BPJS Kesehatan mencatatkan nilai surplus di akhir 2021 sebesar Rp 38,76 triliun.

Apalagi belum ada penyesuaian tarif tersebut sejak 2016. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pun melihat posisi tarif tertinggal jauh dari situasi keekonomian terutama pada inflasi yang meningkat.

“Meski BPJS (Kesehatan) surplus, kalau tidak hati-hati jangan sampai jatuh defisit. Karena pemberian pelayanan kesehatan akan terganggu,” ujar Lily.

Lebih jauh, Lily menjelaskan, dalam kajian kenaikan tarif INA CBGs itu juga dibahas pengelolaan dana BPJS terjaga sampai 2024 sehingga iuran masyarakat tidak akan mengalami kenaikan. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2020 akibat defisit yang dialami penyelenggara jaminan kesehatan tersebut pada 2019.

Adapun penerapan KRIS yang merupakan amanat Undang - Undang No. 40/2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai dilakukan uji coba sejak 1 September 2022 di empat rumah sakit vertikal. Keempat RS yang telah melakukan uji coba KRIS yaitu RSUP Abdullah Rivai Palembang, RSUP Surakarta, RSUP Tadjudin Chalid Makassar, dan RSUP Leimena Ambon.

Kriteria yang digunakan dalam uji coba yaitu terdiri dari 2 kelas (kelas 1 dan KRIS JKN). Sedangkan pembayaran pelayanan untuk uji coba KRIS menggunakan tarif INA-CBG’s sesuai dengan peraturan undang-undang.

BISNIS

Baca: GIbran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

13 jam lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

1 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Hasil ini didapatkan berdasarkan data pemantauan media sosial oleh PR Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indicator.


Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

1 hari lalu

Program Rehab Mudahkan Peserta JKN Bayar Tunggakan

Program Rehab memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.


Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

1 hari lalu

Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

Untuk mencapai Desa Seumirah tempatnya mengabdi harus melintasi hutan, jalan berbatu, dan sungai.


Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

1 hari lalu

Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

Putra pertama menjalani pengobatan selama 18 tahun hingga berpulang. Ternyata anak bungsunya mengalami gejala serupa.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

1 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Pemkab Klungkung Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

1 hari lalu

Pemkab Klungkung Terus Berinovasi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Klungkung meluncurkan Program Rujuk Balik di Rumah Saja, menyediakan ambulans laut dan menerapkan sistem global budget.


Perawat RS Bhayangkara: Ratusan Pasien Cuci Darah Terbantu Program JKN

1 hari lalu

Perawat RS Bhayangkara: Ratusan Pasien Cuci Darah Terbantu Program JKN

Biaya cuci darah dalam setahun mencapai ratusan juta rupiah. Peserta JKN tak perlu membayar sepeser pun.