Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Jokowi memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik minimnya jumlah startup Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur, di tengah ancaman krisis pangan yang ke depan akan membesar. Jumlah startup Indonesia sekarang terbanyak keenam di dunia setelah Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

Dalam catatannya, startup terbanyak yaitu 23 persen bergerak di bidang financial technology alias fintech dan startup bidang retail sebesar 14 persen. Sedangkan startup bidang agrikultur hanya 4 persen.

"Padahal kalau dilihat urusan krisis pangan ke depan akan jadi persoalan besar yang harus dipecahkan teknologi, itu adalah kesempatan," kata Jokowi dalam acara BUMN Startup Day pada Senin, 26 September 2022.

Di dalam urusan pangan, kata Jokowi, dimensinya juga luas dari produksi, distribusi, hingga barang tersebut sampai ke pasar. Urusan pangan pun tak hanya beras, tapi juga komoditas lain seperti sayur hingga sagu. 

Untuk itu, Jokowi mengingatkan pelaku startup dan anak muda bahwa kondisi ini adalah kesempatan besar untuk mereka. Peringatan ini disampaikan Jokowi di tengah laporan beberapa situasi terkini yang dia terima.

Pertama, setiap hari ada 19.600 orang di dunia yang mati kelaparan karena krisis pangan. Di sisi lain, ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat 8 kali lipat, dari Rp 632 triliun pada 2022 menjadi Rp 4.531 triliun saat ini.

Peluang kedua, menurut Jokowi, terdapat pada startup di bidang kesehatan. Kepala negara mengingatkan Indonesia merupakan negara dengan 17 ribu pulau dan 514 kabupaten kota. "Apa yang bisa kita lakukan agar kesehatan bisa lompat? Telemedicine bisa, disambungkan dengan operasi jarak jauh lewat aplikasi," kata dia mencontohkan.

Peluang ketiga yaitu startup di bidang UMKM. Jokowi menyebut ada 65,47 juta UMKM di Indonesia. Menang masih banyak persoalan di UMKM seperti kemasan dan kapasitas produksi. Tapi di sinilah kesempatan tersebut.

Sebab, kata Jokowi, dari jumlah tersebut, baru 19 juta saja UMKM yang sudah masuk platform digital. "Jadi masih ada peluang besar untuk bisa dikerjakan di sana," ujarnya.

Baca: PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

1 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

1 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

2 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

4 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

5 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

6 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

7 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

7 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

7 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.