Hingga akhir 2022, ditetapkan bahwa kuota Pertalite adalah 23 juta kilo liter dan solar 15,1 juta kiloliter. Nyatanya, hingga akhir Juli 2022 jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Sedangkan kuota solar telah telah terpakai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota tersedia.
Hal senada disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Ia menyatakan aturan terkait pembatasan BBM subsidi akan memudahkan dalam distribusi oleh Pertamina sekaligus pengawasan.
Ia pun meminta pemerintah tidak ragu dalam memutuskan perkara BBM subsidi agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. "Ada keuntungan di situ. Oknum bisa memainkan situasi," kata Trubus.
Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menyebutkan pemerintah belum final memutuskan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi atau pembatasan BBM jenis Pertalite dan Solar saat ini.
Menurut Arifin, Presiden Jokowi belum memutuskan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi apa yang akan dipilih dari sejumlah opsi yang ditawarkan di antaranya oleh PT Pertamina (Persero). Padahal sedikitnya ada tiga opsi yang telah disampaikan ke kepala negara tersebut.
“Semuanya sudah disiapkan, ada beberapa opsi yang tinggal dipilih saja,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 19 September 2022). Namun Arifin tak merinci ketiga opsi yang ada di meja Jokowi tersebut.
Pertamina, kata Arifin, juga sudah mulai mengujicoba sejumlah skenario pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu lewat digitalisasi SPBU dan aplikasi verifikasi MyPertamina. “Itu sudah mulai start dan ini kan baru mulai, tinggal kita tunggu,” ucapnya.
ANTARA | BISNIS
Baca: Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini