Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Suasana rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan pembicaraan tingkat ll/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, pembicaraan tingkat ll/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap pemantauan den peninjauan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI dan pensiunan.

“Untuk program pengelolaan transaksi khusus kami mengusulkan untuk dialokasikan Rp 156,4 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa, 20 September 2022.

Ia menjelaskan, anggaran Rp 156,4 triliun yang masuk dalam pos program pengelolaan transaksi khusus tersebut akan dipakai untuk memenuhi kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI dan Polri.

Selain itu, dana seratus lima puluhan triliun itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi ASN, TNI dan Polri.

Isa menyebutkan, anggaran itu turut digunakan untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional serta penggantian biaya dan margin investasi pemerintah.

Tak hanya itu, kata Isa, dana itu akan dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Anggaran tersebut juga sekaligus digunakan untuk membayar biaya operasional penyelenggaraan manfaat pensiun dan pembayaran selisih harga beras Bulog.

ANTARA

Baca: Pengamat: Tarif Ojol Kini Lebih Tinggi dari Ojek Pengkolan, Tapi Dibebani Biaya Komisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

1 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

1 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

2 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

2 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

2 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

5 hari lalu

DPRD DKI dan Pemprov Sepakat RAPBD DKI 2023 Rp83,7 Triliun

Nominal RAPBD DKI 2023 ini lebih tinggi dari rancangan KUA-PPAS yang sudah disetujui sebesar Rp8,2 Triliun


RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

5 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2023 di setiap komisi, bengkak menjadi Rp 87,2 triliun setelah pembahasan.


Rapat Banggar DPRD DKI Alot, Prasetyo Edi Minta Alokasi Penyertaan Modal untuk BUMD Dipangkas

5 hari lalu

Rapat Banggar DPRD DKI Alot, Prasetyo Edi Minta Alokasi Penyertaan Modal untuk BUMD Dipangkas

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi meminta besaran penyertaan modal daerah atau PMD untuk 10 BUMD dipangkas. Katanya, ada BUMD yang tidak perlu dibantu.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

5 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

7 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.