Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

image-gnews
RSUP Surakarta. web.rsupsurakarta.co.id
RSUP Surakarta. web.rsupsurakarta.co.id
Iklan

"Karena baru dibangun 2017, untuk bangunan, termasuk fasilitas-fasilitasnya otomatis sesuai standar atau kaidah yang diatur dalam Permenkes tersebut, dan untuk memenuhi kriteria KRIS, penyesuaiannya tidak terlalu banyak," tutur Jamilatun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalaupun ada perubahan, kata dia, hanya beberapa sisi seperti penggantian lampu. "Kemudian penyesuaian dalam aliran udara, dan kalau dinominalkan untuk budget pembenahan, itu tidak sampai 50 juta." 

Ia juga menyatakan tak ada kendala yang dihadapi RSUP Surakarta untuk pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN/BPJS itu. "Ya kalau boleh dikatakan untuk RSUP Surakarta ini memang sudah siap dari lahir ya karena memang kan secara pembangunan kita termasuk rumah sakit baru sehingga standarnya juga sudah terpenuhi sejak saat rumah sakit ini dibangun, jadi tinggal sedikit penyesuaian saja," katanya lagi. 

Selama masa uji coba yang mulai diterapkan RSUP Surakarta per 1 September 2022, Jamilatun menyebut persentase BOR atau bed occupation rate untuk KRIS JKN/BOR kelas 2 dan kelas 3 masih di bawah 60 persen. "Sehingga saat ini pasien JKN untuk kelas 2 dan kelas 3 bisa tertampung semua di kamar yang rawat inap yang standar itu," katanya.

Namun di masa mendatang, ya memperkirakan bakal ada penyesuaian lebih lanjut seiring berkembangnya rumah sakit tersebut dan ketika terjadi peningkatan tren BOR. "Akan dilakukan penyesuaian terhadap fasilitas kamar yang 40 persen agar juga bisa memenuhi 12 kriteria yang telah ditetapkan untuk KRIS tersebut," ucap Jamilatun.

Dalam pelaksanaanya, layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar. "Yang berbeda (dengan kelas 1) kan memang cuma isinya. Misalnya yang satu ada kulkas dan televisi, (untuk kelas 2 dan kelas 3) tidak. Tapi standarnya semua ada AC. Kalau dari layanan kesehatan atau medis tidak ada perbedaan," tuturnya. 

Sejauh ini, kata dia, tidak ada keluhan dari pasien atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit karena sejauh ini fasilitas yang ada juga sudah sesuai kelas rawat inap standar. "Untuk pasien kelas 2 atau kelas 3 di rumah sakit ini sejauh ini nyaman-nyaman saja," katanya. 

Baca: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

3 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.


Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

3 hari lalu

.
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.


Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

5 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

5 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN


Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

6 hari lalu

UNDP, WHO dan Kemenkes kolaborasi proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) untuk waspadai dampak Perubahan Iklim di bidang Kesehatan/Tempo- Mitra Tarigan
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.


Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

8 hari lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

8 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.