Penugasan-penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dalam membangun infrastruktur juga membuat likuiditas perusahaan pelat merah itu terganggu. Bahkan ada BUMN karya yang rasio utangnya sudah enam kali. Padahal, batas maksimum rasio yang wajar adalah 3,5 kali.
"Jadi BUMN karya dalam kondisi yang cukup berdarah untuk dikorbankan dalam pembangunan infrastruktur," kata Bhima.
Selain itu, pembangunan infrastruktur cukup menyedot likuiditas dari perbankan. Padahal, dana itu seharusnya bisa untuk membiayai kegiatan produktif lainnya yang memang tepat sasaran dan langsung berkaitan dengan daya saing misalnya pelaku usaha domestik.
Bhima juga menyoroti pemanfaatan infrastruktur menurut yang kerap tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa bandara yang sepi penumpang, tetapi tetap dipaksakan dibangun. Begitu juga okupansi jembatan tidak sesuai harapan dan tingkat utilitasnya relatif rendah.
Baca: Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Ribu Buruh Akan Terus Demo hingga Puncaknya 4 Oktober
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
