Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

Ilustrasi wanita mencari lowongan kerja. shutterstock.com
Ilustrasi wanita mencari lowongan kerja. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan membuka lowongan kerja untuk calon hakim pengadilan pajak. Pelamar dapat mendaftarkan diri dan menyerahkan lamaran kerjanya secara online melalui situs  kemenkeu.go.id.

Lowongan kerja telah dibuka sejak 1 September dan akan ditutup pada 24 September 2022. Adapun seluruh informasi pendaftaran hingga pengumuman tertera di situs resmi Kemenkeu.

Menyitir dari laman resmi Kemenkeu, berikut persyaratan umum dan khusus untuk posisi hakim pengadilan pajak.

Syarat Umum:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berumur paling rendah 45 tahun per 31 Desember 2022
  3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
  5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau organisasi terlarang
  6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain
  7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
  9. Sehat jasmani dan rohani.

Syarat Khusus:

  1. Pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV (DIV)
  2. Berumur paling tinggi 62 tahun per 31 Desember 2022
  3. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun
  4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Tertib membayar pajak dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Perorangan 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak
  6. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib sesuai ketentuan
  7. Memiliki motivasi dan integritas tinggi
  8. Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi
  9. Bagi ASN, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin. 

Seleksi untuk menyaring posisi calon hakim pengadilan pajak akan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama mencakup seleksi administrasi. Tahap kedua adalah tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper. Kemudian tahap ketiga tes kesehatan dan kejiwaan, psikotes dan assessment center. Tahap ini juga mencakup seleksi wawancara, yang meliputi pendalaman terhadap hasil psikotes, assessment center, penelusuran rekam jejak, hingga penerimaan masukan dari masyarakat.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

 Baca juga: Lowongan Kerja BUMN, PT Sucofindo Buka Rekrutmen Posisi Arsiparis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Rafael Alun Terima Gratifikasi sejak 12 Tahun Lalu, Stafsus Sri Mulyani: Pernah Disampaikan Bu Menteri

20 menit lalu

KPK tetapkan bekas pegawai Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo jadi tersangka gratifikasi.
Rafael Alun Terima Gratifikasi sejak 12 Tahun Lalu, Stafsus Sri Mulyani: Pernah Disampaikan Bu Menteri

Staf Khusus Sri Mulyani menanggapi dugaan gratifikasi pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo selama 12 tahun.


Wamenkeu: SPT Tahunan yang Disampaikan Wajib Pajak Sudah 11,39 Juta

25 menit lalu

Wamenkeu: SPT Tahunan yang Disampaikan Wajib Pajak Sudah 11,39 Juta

Wamenkeu Suahasil Nazara melaporkan hingga pukul 09.00 WIB, Jumat, 31 Maret 2023, SPT Tahunan pajak yang disampaikan sudah mencapai 11,39 juta.


Wamenkeu Sebut Data Transaksi Janggal Kemenkeu dan Mahfud MD Sama, Nilainya Rp 349 Triliun

1 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat ini digelar setelah Mahfud sebelumnya mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan dari PPATK soal adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wamenkeu Sebut Data Transaksi Janggal Kemenkeu dan Mahfud MD Sama, Nilainya Rp 349 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap data transaksi janggal di Kemenkeu nilainya sama dengan yang disampaikan Mahfud MD, Rp 349 triliun.


Wamenkeu Sebut Data Transaksi Janggal Kemenkeu dan Mahfud Sama Nilainya Rp 349 Triliun

2 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo (kiri) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Dari ratusan surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat, nilainya Rp 22 triliun, dan sebagian besar atau sekitar Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wamenkeu Sebut Data Transaksi Janggal Kemenkeu dan Mahfud Sama Nilainya Rp 349 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap data transaksi janggal di Kemenkeu nilainya sama dengan yang disampaikan Menkopolhukam yaitu Rp 349 triliun.


Jokowi Ogah Tanggapi Beda Data Transaksi Janggal Rp 349 T Antara Mahfud - Sri Mulyani

2 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Ogah Tanggapi Beda Data Transaksi Janggal Rp 349 T Antara Mahfud - Sri Mulyani

Jokowi ogah mengomentari temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Kasus ini memicu perbedaan data antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.


Terkini Bisnis: Kemenkeu Tanggapi Dugaan TPPU Impor Emas, Kasus Korupsi BTS Kominfo

3 jam lalu

Emas batangan 50g siap dicetak di foto di pabrik penyulingan dan pabrikan batangan Argor-Heraeus di Mendrisio, Swiss, 13 Juli 2022. REUTERS/Denis Balibouse
Terkini Bisnis: Kemenkeu Tanggapi Dugaan TPPU Impor Emas, Kasus Korupsi BTS Kominfo

Yustinus Prastowo mengatakan pada saatnya nanti Kemenkeu akan menyampaikan secara detail mengenai dugaan TPPU impor emas.


Mahfud MD Didorong Transparan soal Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 349 Triliun

4 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud MD Didorong Transparan soal Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 349 Triliun

Mahfud MD didorong mengungkap secara transparan soal transaksi janggal yang diduga mengarah kepada TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu


Ditjen Pajak Sebut Kesadaran Masyarakat Lapor SPT Tinggi di Tengah Kasus Pejabat Pamer Harta

6 jam lalu

Spt online. Foto : pajakonline
Ditjen Pajak Sebut Kesadaran Masyarakat Lapor SPT Tinggi di Tengah Kasus Pejabat Pamer Harta

Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkap kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tetap tinggi di tengah sorotan kasus pejabat pamer harta.


10 Lowongan Kerja yang Terbuka Hingga April 2023

9 jam lalu

Ilustrasi Mencari Lowongan Kerja. Tempo/Tony Hartawan
10 Lowongan Kerja yang Terbuka Hingga April 2023

Bagi yang sedang mencari pekerjaan, inilah 10 lowongan kerja yang terbuka hingga bulan April 2023.


Stafsus Sri Mulyani Buka Suara soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Versi Mahfud

9 jam lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Buka Suara soal Beda Data Transaksi Janggal dengan Versi Mahfud

Mahfud MD menyebutkan transaksi janggal di Kemenkeu Rp 349 triliun, berbeda dengan versi Sri Mulyani Rp 3,3 triliun. Simak penjelasan Stafsus Menkeu.