TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kesekretariatan Negara Republik Indonesia menandatangani kesepakatan pembelian sertifikat energi terbarukan (EBT) atau renewable energy certificate (REC) setara 849 megawatt hour (MWh). Rencananya, seluruh Istana Negara akan diterangi dengan energi hijau tersebut.
"Melalui kesepakatan ini, istana kepresidenan yang terletak di Ibu Kota Negara (IKN) dan Istana Merdeka (akan diterangi dengan energi hijau), menyusul istana kepresidenan di daerah yang lebih dulu beralih ke listrik ramah lingkungan ini," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden RI Erry Hermawan dalam keterangan tertulis Senin, 27 Juni 2022.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan Bogor menjadi yang pertama berlangganan layanan REC pada Maret 2022. Kemudian disusul Istana Kepresidenan Tampaksiring dan Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Mei dan Juni 2022.
Erry Hermawan pun bersyukur mulai 1 Juni 2022 kemarin, seluruh lingkungan kesekretariatan presiden, mulai istana kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogya, dan Tampaksiring sudah 100 persen menggunakan EBT. Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, kata dia, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pengembangan EBT untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
"Ini untuk mengatasi energi fosil yang semakin lama akan semakin terbatas. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung energi hijau untuk mengatasi kendala lingkungan, khususnya di Indonesia," ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan REC merupakan instrumen yang ditawarkan prseroan kepada pelanggan yang membutuhkan pengakuan akan penggunaan energi terbarukan. "Jadi pendapatan dari REC ini dialokasikan untuk penambahan pembangkit energi baru terbarukan untuk mencapai target net zero emission 2060," kata Darmawan.
Beberapa waktu terakhir ini, Darmawan menambahkan, layanan REC yang diterbitkan PLNsemakin diminati berbagai pelanggan. Layanan ini muncul pada November 2021. Tidak hanya pemilik usaha di sektor bisnis dan industri yang memenuhi kebutuhan ekspornya, layanan itu menarik atensi pengelola fasilitas publik maupun masyarakat.
Baca juga: Suharso Klaim IKN Ramai Diminati Investor, Jokowi Segera Terbitkan Aturan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
