TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi hujan kritik yang dialamatkan pada rencana kenaikan harga tiket masuk ke area stupa Candi Borobodur.
Ia menyatakan rencana pemerintah menaikkan harga tiket tersebut sudah melalui kajian komprehensif. Bahkan, salah satu di antaranya dengan bekerja sama dengan UNESCO.
"Studi yang komprehensif sudah dilakukan. Kami ada asistensi dari UNESCO juga," kata Luhut di Jakarta, Kamis, 9 Juni 2022.
Meski begitu, ia menyatakan kenaikan harga tiket ke Candi Borobudur tersebut tidak akan diberlakukan tergesa-gesa. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, pemerintah kini mempertimbangkan ulang wacana tersebut.
Ramai pemberitaan rencana kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur untuk wisatawan lokal berhembus sejak akhir pekan lalu. Lewat unggahan di media sosial Instagramnya, Luhut menyatakan pemerintah bakal membatasi jumlah pengunjung ke kawasan tersebut menjadi 1.200 orang per hari.
Salah satu cara membatasi jumlah pengunjung itu dengan menaikkan harga tiket masuk untuk wisatawan lokal menjadi Rp 750.000 per orang dan turis asing US$ 100 atau sekitar Rp 1,46 juta (asumsi kurs Rp 14.620 per dolar AS). Adapun harga tiket untuk pelajar Rp 5.000 per orang.
Sejumlah kalangan pun merespons rencana tersebut dengan berbagai pandangan. Kepala Wihara Mendut Biksu Sri Pannyavaro Mahathera, misalnya, menilai, kenaikan harga tiket sangat memberatkan.
"Rakyat kecil (umat Buddha pedesaan cukup banyak) sampai meninggal pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar sangat mahal bagi mereka Rp 750.000 per orang," kata Pannyavaro dalam siaran pers di Magelang, Senin, 6 Juni 2022.
Lebih jauh, Luhut menyatakan sebetulnya rencana kenaikan harga tiket masuk untuk mengantisipasi lonjakan turis di masa mendatang. "Karena dengan jalan tol yang lewat Semarang situ, pengunjung Borobudur bisa jadi jutaan. Itu harus kita tata."
