"Sebab selama ini minyak goreng tidak dikontrol oleh negara. Rantai pasok produk sawit lebih banyak dari swasta," tuturnya ketika dihubungi. "Padahal, minyak goreng adalah bahan pokok penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak."
Untuk jangka panjang, Faisal menyarankan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih berperan mulai dari pengawasan proses pasokan sampai dengan distribusi minyak goreng. Peran itu sudah cukup lama dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengurusi bahan bakar minyak (BBM) dan bisa diadaptasi untuk komoditas sawit beserta turunannya.
Sebelumnya, Luhut ditugasi Kepala Negara untuk membenahi tata niaga minyak goreng. Dengan keterlibatan Luhut itu, diharapkan harga minyak goreng lekas stabil dan ketersediaan pasokan komoditas itu terjamin.
“Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” kata Luhut pada Rabu lalu.
ANTARA | BISNIS
Baca: Stasiun Manggarai Layani Kereta Api Jarak Jauh, Bagaimana Nasib Stasiun Gambir?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
