TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mempersoalkan perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia tapi kantornya justru berada di luar negeri.
Hal tersebut telah dilaporkannya ke Presiden Jokowi usai dirinya ditugasi mengurus masalah minyak goreng di dalam negeri. Ia juga meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan kelapa sawit diaudit agar diketahui dengan pasti berapa luas perkebunan hingga di mana letak kantor perusahaannya.
Merespons hal ini, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim mendukung penuh rencana Menteri Luhut. Ia juga mengusulkan agar audit diperluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang nakal.
Audit terhadap BPDPKS, menurut Rizal, juga perlu dilakukan sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana sawit. Salah satunya karena pertimbangan masyarakat perlu tahu berapa besar subsidi biodiesel yang menggunakan dana BPDPKS hingga perusahaan apa saja yang menerimanya.
Rizal berharap audit industri sawit secara menyeluruh bakal membuka tabir permainan di industri sawit nasional. "Yang dalam beberapa dekade telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan audit menyeluruh akan cukup efektif untuk memantau distribusi serta penerapan good corporate governance di perusahaan-perusahaan sawit. Namun demikian, ia menilai hal tersebut dinilai hanya efektif untuk jangka pendek.
