TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil, terutama bila dibandingkan penerapannya di negara maju dan negara berkembang.
Hal tersebut disampaikannya pada sesi panel World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin, 23 Mei 2022.
Ia menjelaskan, kondisi obyektif setiap negara berbeda, sehingga regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil. "Harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon," ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta hari ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengutarakan kekhawatirannya bahwa jika mitigasi tak bisa dilakukan, rakyat sekitar hutan tak dapat dijamin bakal memelihara hutan. Sedangkan negara berkembang belum punya cukup modal untuk berinvestasi soal ini.
Oleh karena itu, menurut Bahlil, dibutuhkan kolaborasi yang baik antar tiap pihak. "Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi."
Forum itu membahas apa yang diperlukan dalam pembiayaan pasar karbon (carbon market financing) untuk mempercepat transisi ke ekonomi tanpa emisi yang ramah lingkungan.
Lebih jauh Bahlil memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen untuk memasuki era zero emission pada 2060, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Ia pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
