Adapun Desa Sibanggor Julu hanya berjarak 397 meter arah selatan dari kegiatan pengujian sumur PT SMGP tersebut. Manager Community Development and Community Relations SMGP Nina Gultom pada Rabu lalu menyebutkan perusahaan telah mengambil langkah-langkah keamanan dan pemantauan.
Berdasar lokasi geografis Desa Sibanggor Julu dan klaim bahwa H2S lebih berat daripada udara, kata Nina, tidak ada indikasi kebocoran gas dan menyebabkan keracunan massal. "Tidak ada indikasi atau bukti yang mendukung klaim paparan gas H2S dari sumur AAE-05 seperti yang telah dilaporkan," katanya.
Sementara itu, Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Chairul Akbar mengatakan, petugas sudah memasang police line di lokasi pengujian sumur. "Kami sudah pasang police line di sumur yang bermasalah," kata.
Keracunan massal bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, pada Januari tahun lalu, 49 orang juga jadi korban keracunan. Bahkan, lima di antaranya meninggal dunia. Sebagian dari korban tewas merupakan anak-anak. Keracunan juga dialami dua warga pada Mei 2021.
Direktur Green Justice Indonesia Dana Tarigan mempertanyakan pernyataan pihak PT. SMGP yang membantah keracunan massal bukan karena kegiatan perusahaan. Apalagi peristiwa ini bukan kali pertama terjadi.
"Klarifikasi dari perusahaan tersebut tidak menjawab apa-apa dari tragedi yang terjadi. Kalau mereka membantah tidak ada kebocoran gas, lalu dari mana coba masyarakat bisa keracunan begitu?" kata Dana.
Dana menyebutkan peristiwa keracunan massal yang kerap dialami warga sekitar menunjukkan bahwa proyek PLTP Sorik Marapi tidak layak dilanjutkan karena membahayakan keselamatan masyarakat.
Dana curiga perencanaan proyek ini tidak disusun secara matang dan terkesan dipaksakan. Pasalnya, kata Dana, lokasi proyek itu berada relatif dekat dengan permukiman warga.
Padahal Indonesia, termasuk Sumatera Utara, memiliki banyak sumber daya alam lain yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik tanpa membahayakan warga. Dana juga mendorong aparat agar mengusut kasus keracunan gas massal ini secara serius dan transparan.
MUTIA YUANTISYA | BISNIS
Baca: Jokowi Akan Kemah di IKN, 33 Gubernur Bawa Tanah dan Air untuk Kendi Nusantara
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
