TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.
“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik saat dihubungi pada Sabtu, 12 Maret 2022.
SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.
Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.
Pada Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN mencapai US$ 100 miliar. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar.
Padahal, pemerintah menilai investasi US$ 25 miliar sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Namun seiring dengan mundurnya SoftBank dari proyek IKN, pemerintah pun masih mengkaji struktur organisasi otorita yang akan mengurusi pembangunan ibu kota. Sidik menjelaskan, struktur Otorita IKN akan tertuang dalam peraturan presiden (Perpres).
“Saat ini Bappenas bersama kementerian dan lembaga lain sedang menyiapkan rencana Perpres tersebut,” ucap Sidik.
