TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengulur target pengoperasian Bendungan Bener dari semula 2023 menjadi 2025. Target ini mencakup penyelesaian seluruh konstruksi hingga pengisian waduk.
“Saat ini progress meliputi (pembangunan) galian terowongan, outlet, pelimpah, sandaran tubuh pendungan, dan pembuatan jalan akses,” ujar Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono dalam pesan pendek kepada Tempo, pekan lalu.
Airlangga mengatakan target pembangunan Bendungan Bener molor lantaran adanya refocusing anggaran selama pandemi Covid-19. Sepanjang 2020 hingga 2021, seluruh anggaran pemerintah diprioritaskan untuk penanganan wabah virus Corona. Dengan begitu, terjadi pemotongan untuk beberapa pos kegiatan, termasuk pembangunan tanggul.
Selain pandemi, persoalan lain yang mempengaruhi tenggat pembangunan bendungan adalah jadwal pembebasan tanah. Dari total kebutuhan tanah untuk pembangunan bendungan seluas 661 hektare; pada akhir 2021, pemerintah baru membebaskan 50,32 persen atau 297,7 hektare.
Meski target pengoperasian bendungan mundur, Airlangga memastikan tidak ada pembengkakan nilai investasi pemerintah, baik untuk prakonstruksi maupun konstruksi. “Proyek ini sudah terkontrak dengan harga satuan Rp 2,06 triliun. Sampai sekarang belum ada perubahan,” ucap dia.
Adapun menurut analisis dampak lingkungannya, imbas pembangunan proyek Bendungan Bener akan dirasakan oleh sembilan desa di dua kecamatan. Masing-masing adalah Kecamatan Bener yang mencakup Desa Nglaris, Desa Limbangan, Desa Guntur, Desa Kedungloteng, Desa Wadas, Desa Karangsari, dan Desa Bener; serta Kecamatan Gebang yang meliputi Desa Kemiri.