Jika Pemerintah Tak Segera Revisi JHT, KSPI: Buruh Akan Demo Besar-besaran

Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, JakartaPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan para buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika pemerintah tidak segera merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembayaran jaminan hari tua atau JHT.

Aturan tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT itu dinilai sangat memberatkan kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT baru bisa dilakukan ketika pekerja telah berusia 56 tahun.

Jika pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak segera merevisi aturan itu, kata Said, demo besar berjilid-jilid akan dilakukan para buruh di seluruh Indonesia. Apalagi ia melihat potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa pandemi masih akan besar.

"Lantas salah satu sandaran buruh adalah JHT, tapi JHT mereka baru bisa diambil pada usia 56 tahun," ucap Said dalam keterangan resmi, Ahad, 13 Februari 2022. "JHT itu merupakan salah satu pegangan penting ketika buruh mengalami PHK."

Aksi turun ke jalan oleh para buruh ini, kata Said, tak lepas dari pemantauan atas kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah selama ini yang dinilai kerap menindas para buruh.

Selain mendesak revisi Permenaker, menurut Said, kalangan buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memecat Menteri Ida yang dituding hanya pro kepada kelompok pengusaha.

"Sebaiknya Presiden Jokowi memecat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Saya mencatat, Menaker saat ini kerap mementingkan kelompok pengusaha. Bukan buruh atau pekerja. Terbukti dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya,” ujar Said. 

Ia menyoroti kebijakan Menteri Ida yang semena-mena lainnya adalah lewat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan buruh. Karena pada kenyataannya, di beberapa daerah bahkan upah buruh tidak naik sama sekali. "Bahkan kalau pun naik, besar kenaikannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya ke toilet umum," kata Said.






Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

19 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

21 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

21 jam lalu

Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

Pemilihan tempat demonstrasi ini menurut Fadil sangat tepat, tidak saja bagi kelompok demonstran, tapi juga bagi anggota kepolisian dan warga.


Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

21 jam lalu

Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Monas untuk pengamanan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat, 23 September 2022.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

Heru melanjutkan, jika PHK di Indosat harus terjadi, perusahaan perlu memenuhi hak-hak karyawannya.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

1 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

Indosat mengklaim lebih dari 95 persen karyawan yang terkena dampak pemangkasan telah menerima tawaran itu.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

3 hari lalu

Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

Pengelola Monas sebut usulan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran soal lokasi demo di Monas perlu dibahas lebih lanjut di level pimpinan.


Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

3 hari lalu

Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

Blokir dilakukan di tengah meluasnya aksi demonstrasi di Iran atas kematian Mahsa Amini. Kebijakan disinyalir sebagai upaya mengekang gerakan protes.