TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), A. Bakri H. M. mempertanyakan biaya modal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak menjadi Rp 113,9 triliun. Investasi ini melonjak sekitar Rp 27 triliun dari perhitungan sebelumnya.
“Saya terkejut karena anggaran awalnya sekitar Rp 85 triliun menjadi Rp 113 triliun. Apa jaminan pemerintah, apakah (pembangunan kereta cepat) masih membutuhkan anggaran lagi atau tidak sampai habis Rp 113 triliun itu?” ujar Bakri dalam rapat dengar pendapat DPR bersama Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Senin, 7 Februari 2022.
Bakri mempertanyakan penyebab peningkatan anggaran yang berimbas terhadap target penyelesaian konstruksi. Dia berharap pembiayaan KCIC tidak membengkak lagi sampai kereta cepat ini beroperasi secara komersial.
Jika terjadi kelebihan biaya konstruksi kembali pada masa mendatang, kata dia, pembangunan proyek jumbo ditengarai bakal membebani duit negara. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang mengatur tentang kereta cepat, proyek yang dikerjasamakan dengan Cina ini bisa disuntik oleh dukungan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN).
“Jangan ada nambah (investasi) lagi. Dulu kata kunci pemerintah adalah enggak pakai APBN. Kalau sudah pakai APBN, berarti kita membohongi masyarakat,” katanya.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami setidaknya tiga kendala. Kendala pertama adalah masalah pendanaan. Ia mengatakan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika sebagai pemimpin konsorsium belum bisa menyetor modal penuh.
