TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan berbagai masalah kinerja ekspor produk halal di Indonesia. Salah satunya, banyak produk halal yang tidak tercatat dalam katalog.
“Ekspor halal kita sudah besar, cuma banyak yang tidak terkodifikasi. Produk Wardah, lalu di beberapa perusahaan yang saya lihat, seperti Mayora, semua produknya halal tapi tidak masuk katalog,” ujar Ma’ruf Amin dalam rekaman yang dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden, Rabu, 29 Desember 2021.
Ma’ruf mengatakan pemerintah tengah berupaya membenahi ekosistem halal secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah akan memperbaiki sistem katalog sehingga semua produk halal tercatat sebagai ekspor halal.
“Selain itu pelayanan sertifikasi halal dipermudah. UMKM (untuk mendapatkan sertifikasi produk halal) tidak dipungut biaya,” tutur dia.
Pemerintah baru saja mengintegrasikan sistem informasi dan pencatatan produk bersertifikat halal. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem produk halal dengan kolaborasi para pihak.
Integrasi tersebut dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama para pemangku kepentingan. Di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga Nasional Single Window (LNSW), dan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Adapun pengembangan sistem informasi dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan, Sistem Indonesia National Single Window (SINW), dan Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Sistem itu akan mencatat, memberi notifikasi, dan memiliki fitur untuk pelaporan produk bersertifikasi halal.
Baca Juga: Cerita Ma'ruf Amin Soal Pejabat Korea Selatan Aktif Promosi Produk Halal
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
