TEMPO.CO, Jakarta - Indosat Ooredoo memastikan belum menerima dokumen resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan yang dilayangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Gugatan itu menyoal perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara (BMN) berupa tanah.
“Sesuai informasi yang ada di media, posisi Indosat Ooredoo bukan menjadi tergugat utama. Namun demikian, kami tetap akan menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan,” ujar Senior Vice President Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Steve Saerang dalam keterangannya yang diterima Tempo, Jumat, 17 Desember 2021.
Steve memastikan Indosat akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola atau good corporate governance (GCG).
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya melayangkan gugatan terhadap tiga perusahaan, yakni PT Grahalintas Properti, PT Indosat Tbk, dan PT Sisindosat Lintasbuana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst pada 13 Desember 2021.
“Bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dengan PT. Grahalintas Properti,” ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.
Dewi menjelaskan, pemanfaatan BMN dilaksanakan dengan sistem bangun guna serah (BGS). Dengan sistem kerja sama ini, tanah yang merupakan milik pemerintah dan gedung yang akan dibangun bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dalam waktu tertentu.
