TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menceritakan bahwa Indonesia sempat dipaksa menandatangani kesepakatan rantai pasok atau supply chain agreement dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu.
Hal tersebut terjadi, menurut dia, lantaran negara lain tahu Indonesia kaya sumber daya alam. Namun, ia menyebut Presiden Joko Widodo menolak meneken kesepakatan itu. Ia mengatakan para menteri mendukung keputusan presiden tersebut.
"Terima kasih pada Bapak Presiden. Tepuk tangan. Beliau menolak dan kami menteri mendukung karena ini bukan lagi eranya kita melepas sumber daya alam kita untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain," ujar Erick Thohir dalam acara Pameran ITS Innovation, Sabtu, 11 Desember 2021.
Ia mengatakan ke depannya pasar pun harus dipastikan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, bukan pertumbuhan bangsa lain. Apalagi, dengan adanya potensi tekanan kesehatan yang mungkin datang sepuluh tahun sekali.
"Yang akhirnya ketidakpastian ekonomi terjadi. Ketika Covid-19 naik, ekonomi turun," tutur Erick.
Tekanan pandemi juga menyebabkan banyak sekali orang pintar Indonesia, alim ulama, hingga pemikir Indonesia meninggal. "Kita kehilangan tokoh yang punya kemampuan yang belum tentu bisa digantikan dengan cepat."
Karena itu, ia mengatakan BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia pun berupaya melakukan penyeimbangan dan intervensi. Menurut dia, sudah waktunya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan dunia.
"Namun berdasarkan cetak biru yang Indonesia punya, bukan yang negara lain punya," kata Erick Thohir.
Baca Juga: Terkini Bisnis: Kekhawatiran Sri Mulyani, Opsi Pensiun Dini bagi Karyawan AP I
