Komponen terbesar dalam layanan PCR yakni harga reagen utama yang sebesar 45 persen dengan rincian reagen mBioCov-19 25 persen, VTM 6 persen dan RNA 14 persen. Sementara itu, kebutuhan penunjang berkontribusi 39 persen, dengan rincian BMHP 11 persen, APD 11 persen, tenaga kesehatan 7 persen, operasional 9 persen.
Dengan begitu, total biaya sebesar 84 persen dari harga tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan di Jawa dan Bali sebesar Rp 275.000. Sisanya, terdapat margin 9 persen sehingga harga layanan khususnya di jaringan Bio Farma sebesar 93 persen dari harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima berharap BUMN Farmasi bisa memberikan harga PCR serendah mungkin. Sebab, penurunan harga PCR dan antigen dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial lain.
Dalam kesimpulan rapat itu, DPR juga mendesak holding BUMN farmasi, baik Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, dan Phapros mengupayakan harga PCR dan antigen yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Dengan harga PCR dan antigen terjangkau dapat menggerakkan ekonomi di bidang transportasi, akomodasi, dan pariwisata serta aktivitas lainnya," kata Aria.
Anggota DPR juga mendesak holding BUMN farmasi melakukan riset dan pengembangan obat Covid-19 serta produksi obat-obatan vitamin atau kebutuhan medis lainnya. Hal ini semakin penting untuk bisa mengantisipasi lonjakan Covid-19 gelombang ketiga supaya tidak terjadi kelangkaan seperti sebelumnya.
Dalam catatan kesimpulan rapat, politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengusulkan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk memeriksa dan menyelidiki harga PCR yang mahal.
"Kami meminta diagendakan supaya KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, diduga ada praktek usaha tidak sehat dan monopoli di situ," ucap Nusron. "Yang jelas bukan BUMN, karena BUMN menguasai 20-22 persen spesimen yang beredar, atau ada dancing memanfaatkan momentum panic buying." Komisi VI DPR menilai harga tes PCR seharusnya dapat ditekan hingga rentang Rp 100.000 - Rp 200.000.
Baca: Ketua Kadin Blak-blakan Soal Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.