TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, meminta pihak berwenang untuk menginvestigasi temuan dari Pandora Papers. Pasalnya, ia mengatakan bocoran laporan finansial dan kesepakatan bisnis yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak itu adalah skandal.
"Di Indonesia ada yang masuk Pandora Papers lalu klarifikasi dan dianggap selesai. itu tidak bisa. Itu harus diinvestigasi bukan diklarifikasi. Karena ini skandal maka harus diinvestigasi," ujar Didik dalam diskusi daring, Rabu malam, 6 Oktober 2021.
Didik menyebut temuan dalam dokumen tersebut adalah skandal lantaran uang yang masuk ke perusahaan cangkang diduga untuk menghindari pajak. "Dengan penyelundupan pajak ini maka yang memasukkan uang mendapatkan keuntungan dari pembuatan perusahaan cangkang di daerah suaka pajak."
Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, ada dua nama menteri di dalam Kabinet Presiden Joko Widodo ikut tercantum dalam laporan tersebut. Dua nama tersebut antara lain adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang tercatat memiliki perusahaan di British Virgin Islands, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memiliki perusahaan di Panama.
Atas temuan tersebut, Didik mengatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan adanya penggelap pajak di sekitarnya, sementara pemerintah menuntut masyarakat untuk taat membayar pajak. Ia pun mencontohkan situasi di negara lain, yakni sejumlah pemimpin dunia diminta mengundurkan diri lantaran terbelit kasus serupa, misalnya di Pakistan.
