Lalu, Sri Mulyani dan Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional Komisi Keuangan DPR menggelar rapat pada 8 Juni 2021. Rapat bertujuan untuk mengambil keputusan soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Saat itu, Sri Mulyani dan DPR sepakat dengan rentang 5,2 sampai 5,8 persen ini.
Tapi pada 16 Agustus 2021, Jokowi mengumumkan asumsi 5 sampai 5,5 persen dalam acara kenegaraan jelang HUT RI di DPR. Hingga pada 30 Agustus 2021, Sri Mulyani, Bappenas, OJK, hingga BI menggelar rapat dengan Komisi Keuangan DPR.
Awalnya, Sri Mulyani tetap memaparkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,5 persen sesuai RAPBN 2022. Dalam rapat, Sri Mulyani pun menilai sasaran sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen pada tahun depan ini cukup berat.
“Ini adalah salah satu forecast yang mungkin paling sulit di tengah ketidakpastian yang begitu banyak. Pandemi tidak bisa 100 persen kita prediksi,” kata dia.
Tapi kemudian saat pengambilan keputusan rapat, Ketua Komisi Keuangan DPR Dito Ganinduto meminta masukan dari fraksi. Sebab, mereka sudah pernah sepakat dengan rentang 5,2 sampai 5,8 persen pada KEM-PPKF.
Lalu saat dimintai suara, mayoritas fraksi mengusulkan 5,2 sampai 5,5 persen, terutama partai pendukung pemerintah seperti PDIP, PPP, Golkar, PAN, Gerindra, PKB. Hanya PKS saja yang berbeda, yang mengusulkan tetap sesuai RAPBN 2022 yaitu 5 sampai 5,5 persen.
Sehingga akhirnya, peserta rapat sepakat dengan usulan mayoritas yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,5 persen. Saat dimintai persetujuan oleh Dito, semua peserta rapat setuju. Termasuk, Sri Mulyani yang mewakili pemerintah. "Setuju pak," kata dia.
Tapi proses pembahasan soal asumsi pertumbuhan ekonomi belum selesai karena baru di Komisi Keuangan saja. "Ini akan menjadi materi yang akan dibahas di Badan Anggaran (Panja Asumsi)," kata Hidayat.
Baca: ADB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh di Kisaran 4 Persen: Sudah Terjadi Pemulihan
