Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp76,9 triliun lebih untuk program prioritas nasional dan Rp1,2 triliun lebih untuk program nonprioritas nasional.
Untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun lebih dengan target 10 juta KPM dan Rp45,1 triliun lebih untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.
Anggota Komisi VIII yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rapat tersebut menyayangkan penurunan pagu anggaran 2022.
"Saya lihat anggaran turunnya luar biasa tahun kemarin dengan tahun ini, namun mestinya nanti ada diposkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Muhammad Ali Ridho dari Fraksi Partai Golkar.
MF Nurhuda Yusro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan penurunan anggaran Kemensos di saat pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan.
"Kami menyesal dengan keputusan ini. Kemensos ini menjadi koor untuk menurunkan angka kemiskinan," kata Nurhuda.
Namun semuanya menyatakan paham dengan usulan pagu anggaran 2022 dari Kemensos bahkan mendukung adanya anggaran tambahan terutama untuk penanganan anak yatim.
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto tersebut mereka juga meminta Kemensos untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Komisi VIII antara lain mendukung pengalihan dan dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi Tahun 2022 untuk mendukung program prioritas .
Selain itu juga meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat dan penyaluran program rumah tidak layak huni harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.
BACA: Penyandang Disabilitas Lebih Membutuhkan Bansos Tunai ketimbang Bansos Sembako
