Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Porsi Kredit UMKM Capai 80,6 Persen, Bos BRI Targetkan Tembus 85 Persen

Reporter

image-gnews
Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara peresmian sponshorship kompetisi Liga 1 musim 2021/202, Kamis, 22 Agustus 2021. Tempo/Irsyan
Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara peresmian sponshorship kompetisi Liga 1 musim 2021/202, Kamis, 22 Agustus 2021. Tempo/Irsyan
Iklan

“Jadi, sering orang bilang bahwa UMKM itu harus diadvokasi. Saya bilang, tidak. Saya bilang, UMKM itu harus diedukasi. Lebih penting mengedukasi daripada mengadvokasi. Kenapa demikian? Kalau mengadvokasi kita itu menempatkan UMKM di bawah dan kemudian bank, lembaga keuangan, itu di atas. Maka kemudian diadvokasi ke atas. Sesungguhnya kalau kita bisa edukasi, mereka bisa sejajar dengan bank atau lembaga pembiayaan. Maka sekarang kita fokus saja pada edukasi UMKM,” kata Sunarso.

Untuk mendorong UMKM naik kelas serta mendorong pemulihan UMKM, BRI terus melakukan berbagai program pemberdayaan. Hingga 30 Juni 2021, telah dilakukan pendampingan klaster lebih dari 1.800 klaster UMKM, pemberdayaan 832 Desa BRILian berdasarkan 4 pilar (Bumdes, Digitalisasi, Inovasi, Sustainability), penyaluran KUR sebesar Rp84,87 triliun kepada lebih dari 3 juta nasabah, dan penyaluran subsidi bunga UMKM Rp 5,51 triliun kepada 8,91 juta nasabah.

Di samping itu, berbagai upaya penyelamatan UMKM dilakukan BRI dengan melakukan restrukturisasi kredit UMKM terdampak Covid-19 sebesar Rp 145,78 triliun kepada 2,46 juta nasabah dan penjaminan kredit sebesar UMKM sebesar Rp 19,45 triliun kepada lebih dari 29 ribu nasabah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BRI juga menyediakan platform digital agar UMKM dapat tetap menjalankan usahanya di kondisi pandemi ini. Di antaranya adalah pasar.id yang telah mencapai 6.274 pasar dengan 104,579 pedagang terdaftar.

Upaya BRI dalam mendukung pemberdayaan UMKM lainnya adalah dengan menyediakan platform pemberdayaan digital link UMKM yang membentuk ekosistem terintegrasi.

“Para pelaku UMKM binaan BRI baik dari klaster binaan, Rumah BUMN, BUMDes serta Agen BRILink tergabung dalam satu wadah yang terintegrasi (Link UMKM) sehingga memudahkan untuk dilakukan pendampingan dan pembinaan agar dapat naik kelas, ungkap Sunarso.

Selain mendorong UMKM naik kelas, BRI akan “turun” ke segmen yang lebih bawah, yakni segmen Ultra Mikro untuk mencari sumber pertumbuhan baru. Saat ini segmen usaha ultra mikro disebut bagaikan fenomena gunung es.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, 99 persen dari total unit usaha di Indonesia adalah segmen mikro dan ultra mikro. Dari total 63 juta unit usaha yang berada pada segmen tersebut, sekitar 48 persen atau 30 juta lebih unit usaha belum tersentuh layanan formal lembaga keuangan.

Sunarso memaparkan dalam road map yang direncanakan BRI, usaha yang belum terlayani pada segmen tersebut harus bisa 'tersentuh' layanan keuangan. Strateginya, segmen usaha ultra mikro harus terlebih dahulu masuk ke dalam ekosistem bisnis yang dipersiapkan BRI.

Baca juga: 5 Alasan Ini Jadi Pendorong BRI untuk Sponsori Kompetisi Liga 1 2021/2022

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.


Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

16 jam lalu

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024.Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....


OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

17 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di sela-sela acara The Finance Executive Forum di Jakarta Pusat pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.


Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

21 jam lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.


Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

23 jam lalu

Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Dwiyanto Cahyo Sumirat memaparkan materinya saat menjadi salah satu narasumber dalam talkshow yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-44 Dekranas di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 17 Mei 2024. Foto: Istimewa
Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.


Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

1 hari lalu

Deretan pedagang makanan kaki lima memenuhi kawasan Kramat Sentiong, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024. Pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman maupun jasa sembelihan yang menghasilkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal. TEMPO/Subekti.
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL


BRI Regional Surabaya Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Lamar

1 hari lalu

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menggelar Sayembara Desain Logo HUT BRI ke-126.
BRI Regional Surabaya Buka Lowongan Kerja, Fresh Graduate Bisa Lamar

Bank BRI membuka rekrutmen Brilian Banking Officer Program (BPOP) Batch 2 tahun 2024 periode 15-22 Mei 2024.


Cegah Kerugian Saat Kredit Mobil, Perhatikan 5 Tips Berikut

2 hari lalu

Ilustrasi Membeli Mobil. shutterstock.com
Cegah Kerugian Saat Kredit Mobil, Perhatikan 5 Tips Berikut

Untuk ajukan kredit mobil ada beberapa hal perlu diperhatikan. Salah satunya mengukur kemampuan finansial jangka pendek maupun panjang. Apa lagi?


Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

2 hari lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.


Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

2 hari lalu

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.