TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Konsumen Indonesia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar memerintahkan Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, agar membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Erick.
"Menteri BUMN sangat relevan membatalkan rencana pengenaan tarif untuk cek saldo dan pengambilan tunai di ATM Link pada 1 Juni 2021 karena sewaktu peluncuran perdana ATM Linkpun tahun 2015 dilakukan oleh Menteri BUMN," kata Ketua KKI David Tobing dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Mei 2021.
David mengingatkan bahwa gabungan ATM ini pada awalnya dibentuk untuk memberikan efisiensi. Pengelolaan ATM secara bersama pada satu perusahaan switching oleh BUMN perbankan bakal membuat penghematan biaya operasional bagi pihak perbankan dan penghematan biaya transaksi bagi masyarakat pengguna ATM.
Kemudian, ATM Link dikenalkan pada Desember 2015 di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno. Karena itu, ia merasa Menteri BUMN saat ini juga bisa membatalkan rencana pengenaan tarif ini.
David juga mengingatkan bahwa penerapan tarif ini adalah langkah yang tidak populis di saat masyarakat sedang susah menghadapi pandemi Covid 19 dan sudah banyak yang menentang rencana ini.
Lebih jauh, David menyebutkan, pihaknya sudah melaporkan Himbara ke OJK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena ada dugaan kartel. "Empat bank bersepakat menetapkan harga yang sama untuk tarik tunai dan pengecekan saldo," ujar dia.
