TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengubah rencana pemerintah mengimpor garam pada tahun ini. Ia berharap pemerintah bisa mengurangi volume impor garam dari kisaran 3 juta ton menjadi 2,1 juta ton.
Pasalnya, Susi khawatir akan berulang kejadian pada dua tahun lalu ketika garam petani tak laku di pasaran. "Bila Impor 3 jt Ton maka garam petani tidak akan laku lagi seperti 2 tahun terakhir," ujarnya melalui cuitan @susipudjiastuti, Rabu, 21 April 2021.
Susi lalu menyebut Kepala Negara dalam cuitan berikutnya. "Tolonglah Pak @jokowi... kembalikan jumlah impor ke angka 2.1 jt ton saja.. supaya Garam konsumsi bisa memakai garam petani ... mohon dipikirkan nasib mereka," katanya.
Tak cukup berhenti di situ, Susi kembali memohon kepada Jokowi untuk mempertimbangkan usulnya tersebut. "Mohon sekali ... mohon dengan sangat," kata Susi.
Cuitan Susi di media sosial Twitter tersebut kemudian berkembang viral. Hingga kini, tercatat cuitan tersebut disukai oleh 4.719 orang dan menuai 67 komentar serta di-retweet hingga 1.392 kali.
Tak hanya Susi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya mengkritik rencana pemerintah tersebut. Jika pemerintah memaksakan rencana impor garam sebanyak 3,07 juta ton, besar kemungkinan stok garam akan berlebih lantaran sektor usaha pengolahan sepanjang tahun ini belum pulih.
Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Taufik Ariyanto menyatakan ada potensi 1,8 juta ton garam tidak terserap pada akhir 2021 di tengah rencana impor garam tersebut. Stok garam diperkirakan berlebih lantaran sektor usaha pengolahan sepanjang tahun ini belum pulih.
“Dengan asumsi impor 3,07 juta ton, kalau sektor ekonomi sudah kembali ke gigi empat, mungkin akan cukup (tidak berlebih). Tapi pertumbuhan ekonomi kita kan diperkirakan belum mencapai seperti 2019, jadi dengan aktivitas di bawah 2019, penyerapan garam sebagai bahan baku tidak sebesar itu,” ujar Taufik dalam konferensi pers virtual, Selasa, 20 April 2021.
