Perusahaan Asal Cina Ini Beli Bijih Nikel Rp 1,3 Triliun dari Tambang Morowali

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sisa-sisa tambang nikel di Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara, September 2018.

    Sisa-sisa tambang nikel di Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara, September 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Produsen baja dan nikel asal Cina, Tsingshan Holding Group, akan menerima pasokan 2,7 juta ton bijih nikel kadar tinggi dari Silkroad Nickel Ltd. Suplai bijih nikel itu didapat dari tambang nikelnya di Indonesia sampai dengan akhir 2022.

    Perusahaan tambang yang berbasis di Singapura ini memiliki tambang bijih nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti dikutip dari Kitco.com dari Reuters, Senin, 15 Maret 2021, Silkroad sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan unit Tsingshan, PT Ekasa Yad Resources, senilai US$ 90 juta atau setara dengan Rp 1,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.393 per dolar AS).

    Silkroad akan mengirim pasokan bijih nikel minimum sebesar 50.000 ton per bulan mulai dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022.

    Selain itu, Silkroad juga akan menggunakan bijih nikel untuk membuat bahan baku nickel pig iron (NPI) di Indonesia. Perusahaan tersebut juga tengah menjajaki proyek pengolahan nikel yang menghasilkan bahan kimia untuk produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    "Kami sedang menyiapkan pengiriman pertama (ke Tsingshan) dalam dua pekan ke depan dan menargetkan secara bertahap produksinya dari April 2021 dan seterusnya untuk memenuhi komitmen baru tersebut," ujar Chief Executive Silkroad Hong Kah Ing.

    Bijih nikel tersebut, kata Hong Kah Ing, juga diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi peningkatan permintaan dari berkembangnya industri baterai mobil listrik.

    Sebelumnya, Silkroad pada Januari lalu telah menandatangani perjanjian penjualan bijih nikel selama 10 tahun ke Ganfeng Lithium. Perusahaan itu ingin menggunakan sebagian dari hasil kesepakatan dengan Tsingshan untuk membangun smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk produksi NPI.

    BISNIS

    Baca: Sri Mulyani Angkat Bicara Soal Potensi RI sebagai Produsen Baterai Mobil Listrik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.