Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perpres Investasi Miras Picu Kontroversi, Bagaimana Pro dan Kontranya?

image-gnews
Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed
Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan industri minuman keras alias miras dari daftar negatif investasi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja.

Dengan beleid anyar tersebut, pemerintah memberi izin masuknya investasi industri minuman beralkohol khususnya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Kebijakan tersebut disambut pro dan kontra.

Kelompok kontra menghubungkan aturan itu dengan prinsip-prinsip sosial dan keagamaan. Sedangkan kelompok pro melihat kebijakan tersebut dari kacamata investasi. Berikut pendapat beberapa pihak terkait izin investasi miras.

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj secara tegas menolak rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi atau Perpres investasi miras.

"Kami sangat tidak setuju dengan Perpres terkait investasi miras," kata Said lewat keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Said, Al Quran telah melarang miras karena menimbulkan lebih banyak mudarat.

Said Aqil mengatakan seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. “Agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik. Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak," tuturnya.

2. PWNU Jawa Timur

Suara senada muncul dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur. PWNU menolak izin investasi miras lantaran secara jelas diharamkan oleh agama.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

2 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

3 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


IHSG Terjaga Pekan Ini, Berikut Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier

9 jam lalu

Ilustrasi bursa efek dan kurs Rupiah. Getty Images
IHSG Terjaga Pekan Ini, Berikut Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier

PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menyempaikan ada tiga sentimen yang memengaruhi IHSG pekan ini. Berikut tiga rekomendasi saham pada perdagangan hingga Jumat mendatang


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

10 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

13 jam lalu

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. kemenparekraf.go.id
Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus

Bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan diberikan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK).


Yen Terpuruk, Jepang Cetak Rekor Tertinggi Kunjungan Wisatawan Asing

1 hari lalu

Pendaki berjalan melalui gerbang jalur yang baru dibangun dalam serangkaian uji coba pembatasan wisatawan pada hari pertama musim pendakian di Jalur Fujiyoshidaguchi (Rute Yoshida) di Fujiyoshida, Prefektur Yamanashi, Jepang 1 Juli 2024. REUTERS/Issei Kato
Yen Terpuruk, Jepang Cetak Rekor Tertinggi Kunjungan Wisatawan Asing

Jepang menarik 3,14 juta pengunjung internasional pada Juni 2024, jadi sektor ekspor terbesar kedua setelah mobil dan komponen elektronik.


Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Targetkan akan rampung sebelum Oktober 2024.


Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

1 hari lalu

Ilustrasi roti. Pixabay.com
Ada Investor Cina di Balik Roti Aoka dan Okko yang Diduga Mengandung Bahan Pengawet Berbahaya

Siapa pemilik roti Aoka dan Okko?


Proyek Investasi BKPM dan Data Mahasiswa UI Diduga Bocor ke Dark Web, Pakar Sebut Dua Pemicunya

1 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Proyek Investasi BKPM dan Data Mahasiswa UI Diduga Bocor ke Dark Web, Pakar Sebut Dua Pemicunya

Data tersebut mencakup 11.000 catatan proyek investasi dan 8.000 catatan izin usaha.


Cara Menghitung Bunga Deposito Sebelum dan Sesudah Pajak

1 hari lalu

Pajak bunga deposito merupakan salah satu pungutan pajak yang diambil dari bunga simpanan deposito nasabah. Berikut ini simulasi perhitungannya.  Foto: Canva
Cara Menghitung Bunga Deposito Sebelum dan Sesudah Pajak

Berikut ini cara menghitung bunga deposito sebelum dan sesudah dikenai pajak. Deposito bisa jadi alternatif investasi yang menguntungkan.