Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif BBM, namun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai penyesuaian itu belum cukup. Untuk itu pemerintah disarankan memperluas program stimulus pada produk-produk makanan, pertanian, kayu, kerajinan dan tekstil. Ya, saya katakan jelas tidak cukup, bahkan tidak mungkin cukup,kata Ketua Kadin bidang Perdagangan, Soy M. Pardede, pada wartawan di Departemen Keuangan, Jakarta (21/1). Sebelumnya, pemerintah meluncurkan stimulus perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor riil. Stimulus ini berupa pengurangan tarif pajak, penundaan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pencabutan PPN Barang Mewah (PPNBM) terhadap sejumlah produk. Stimulus itu mencakup 45 jenis barang, sebagian adalah produk elektronik. Soy mengatakan, perluasan stimulus itu lebih baik berupa pencabutan pajak-pajak berganda. Umumnya pengenaan pajak berganda terjadi pada produk-produk pertanian, pertambangan dan industri kayu. Selain itu beberapa jenis tarif juga perlu dikurangi, misalnya tarif bea masuk maupun PPN. Menurut Ketua Kadin Indonesia bidang Perdagangan ini, perluasan stimulus akan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Pasalnya, hingga saat ini tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebutkan, setiap tahunnya diperkirakan angka pengangguran meningkat sebanyak 9,7 juta orang. Sehingga jika tak ada upaya untuk mengurangi pengangguran, langkah apapun yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. Soy mengkritik pemerintah yang selalu berdalih untuk mengamankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Padahal turn over perekonomian nasional justru mencapai empat hingga lima kali lipat dari yang tercantum di APBN. Menurutnya, kegiatan ekonomi sebagian besar justru berada di tangan masyarakat dan kalangan dunia usaha. Walaupun sebagian dana di APBN juga ada yang mengalir ke masyarakat seperti melalui gaji pegawai negeri atau pengeluaran pemerintah lainnya, namun kegiatan perekonomian masyarakat jauh lebih luas. Soy mengakui, perluasan stimulus disatu sisi mengurangi penerimaan pajak. Tapi ia optimis, diakhir tahun pemerintah justru akan memperoleh penambahan penerimaan karena sektor riil kembali tumbuh dan bergerak. Dengan mengurangi pendapatan pajak sekarang kita bisa menstimuli purchasing power atau daya beli masyarakat, kata dia. Dengan peningkatan daya beli masyarakat itu perusahaan juga akan meningkat likuiditasnya. Sehingga perusahaan akan mampu menggenjot produksinya dan otomatis menampung lebih banyak pekerja. Disinggung kemungkinan dunia usaha akan dimanjakan dengan kebijakan perluasan stimulus ini, Soy mengingatkan hal itu bisa dihindari. Caranya, kebijakan pemberian stimulus itu juga haus mempertimbangkan batas waktu. Pemberian stimulus kepada produk tertentu dibatasi hingga sektor tersebut bisa mandiri. Setelah itu pemberian stimulus dihentikan. Jika tidak dilakukan pembatasan itu maka yang muncul adalah sikap manja dan takut bersaing dari dunia usaha. Ia mencontohkan Bogasari, salah satu produsen tepung terigu besar di Indonesia. Menurut dia, walau telah menguasai 80% pangsa pasar dalam negeri, Bogasari masih minta dilindungi. Dalihnya macam2, misalnya perlunya kebijakan anti dumping atau penyesuasian bea masuk.Padahal yang masuk dari luar negeri hanya 5 hingga 10 %, kata Soy. Karena itu, menurut Soy yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kalangan dunia usaha perlu mendapat pendidikan agar lebih mandiri. KPPU selalu mengatakan pada pemerintah untuk memasukkan kebijakan persaingan untuk meningkatkan daya saing perusahaan maupun ekonomi secara nasional, tuturnya. Dara Meutia Uning --- TNR
Iklan
