TEMPO.CO, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha tekstil meminta pemerintah mengevaluasi setiap perjanjian dagang yang dilakukan dengan negara lain. Lantaran, sejumlah perjanjian dinilai telah merugikan bagi industri tekstil di Tanah Air.
"Kami bukan anti perjanjian dagang, tapi harus dihitung cermat," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021.
Ini adalah salah satu poin dalam 9 pernyataan sikap yang disampaikan pengusaha tekstil usai bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain APSyFI, permintaan ini juga disuarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI).
Redman mencontohkan kerja sama perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) ASEAN-Cina. Menurut dia, ini adalah salah satu faktor yang membuat industri tekstil lokal mulai terpuruk.
Sebab, kegiatan impor bisa dilakukan dengan bea masuk 0 persen. Sehingga, industri lokal harus berhadapan langsung head to head dengan industri tekstil Cina.