Politisi Partai Gerindra itu memprediksi kebijakan PPKM Jawa Bali menurunkan laju perekonomian nasional, terutama bisa memukul tingkat daya beli masyarakat.
"Agar daya beli rakyat tidak terpuruk, sebaiknya penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat," ucap Heri.
Ia juga menuturkan agar semua kementerian/lembaga hendaknya langsung tancap gas sejak awal tahun 2021, karena belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk mengungkit daya beli masyarakat.
Selain itu, ujar dia, hingga akhir 2019, realisasi dana PEN hanya mencapai 83,4 persen atau Rp 579,78 triliun sehingga diharapkan minimnya penyerapan anggaran awal tahun lalu jangan terulang lagi.
"Di saat pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali, maka belanja pemerintah harus menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Terpenting adalah menyelamatkan konsumsi rumah tangga," ucapnya.
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespons kasus aktif Covid-19 yang meningkat secara eksponensial. Hal tersebut diumumkan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, 6 Januari 2021.
Selama pembatasan sesuai keputusan pemerintah pusat tersebut, akan dilakukan pengawasan ketat 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta meningkatkan Operasi Yustisi yang dilaksanakan Satpol PP, aparat Kepolisian dan TNI.
ANTARA
Baca juga: PSBB Jakarta, Pengusaha Usul Mal Tetap Buka hingga Pukul 8 Malam