TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan pemberian vaksin Covid-19 terhadap masyarakat yang menolak divaksinasi.
Erick mengatakan menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi Covid-19. "Namun ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kita juga tidak memaksakan," katanya dalam seminar daring di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.
Vaksin ini tentunya diharapkan untuk menekan penularan virus Covid-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.
"Kalau ditanya apakah vaksin Covid-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama," ujar Erick.
Dalam kesempatan itu, dia juga menambahkan bahwa sejak awal sampai akhir pihaknya juga memastikan akan ada barcode, yang menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi.
"Seperti pemilu dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya, karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali," ujarnya.
