Maulana menyatakan pemerintah juga tak seharusnya membangun pariwisata untuk satu acara tertentu. Seperti diketahui, pemerintah mengembangkan sejumlah prasarana di Labuan Bajo untuk KTT G-20 pada 2023. "Perlu dipertimbangkan nanti setelah acara selesai," tutur dia.
Faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah, menurut Maulana, adalah peningkatan turis domestik. Pada 2018, perjalanan turis domestik telah mencapai 300 juta kali. Di saat pandemi seperti saat ini, wisatawan domestik menjadi andalan pemulihan ekonomi. Dari sudut pandang perhotelan, dia mencatat okupansi di semua lokasi pariwisata kecuali Bali dan Bintan sangat bergantung pada turis domestik.
Untuk mewujudkan kawasan wisata super premium, pemerintah telah memulai menata sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo, salah satunya di Lembah Loh Buaya, Pulau Rinca. Di sana pemerintah menata dermaga, pembangun jalan layang untuk akses ranger dan turis agar tak berinteraksi langsung dengan komodo, hingga penginapan.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyatakan progresnya telah mencapai 30 persen. Dia memastikan pembangunan tersebut tak akan menggangu konservasi komodo. "Seluruh aktivitas penataan diawasi 5-10 ranger setiap hari," katanya.
Selain itu pemerintah menyiapkan kawasan Pulau Komodo menjadi destinasi eksklusif. Pengunjung yang datang ke sana akan diwajibkan mendaftar seabgai anggota. Biaya pendaftarannya mencapai US$ 1.000.
Baca: Penataan di Pulau Rinca, Kelak Wisatawan Tak Bisa Berdekatan Lagi dengan Komodo
FRANCISCA CHRISTY | VINDRY FLORENTIN
