TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti total, per 30 September 2020, ada Rp 252,78 triliun dana pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, yang disimpan di bank dan tidak beredar ke masyarakat.
"Dalam data anggaran keuangan ternyata ada beberapa provinsi, kabupaten, dan kota kalau ditotal Rp 252,78 triliun. Provinsi ditotal Rp 76,78 triliun ada di bank dalam bentuk deposito. Sementara, kabupaten dan kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.
Dana tersebut, kata Tito, disimpan di bank untuk mendapat bunganya dan tidak beredar ke masyarakat. "Mungkin diedarkan oleh bank. Bank mungkin terafiliasi kepada pengusaha tertentu yang mampu," ujar dia. Dengan skema itu, Tito tidak tahu apakah ada pengusaha UMKM yang mendapat prioritas
Namun, dia mengatakan dengan mendepositokan dananya di bank, program yang ada tidak didikte pemerintah, melainkan oleh pengusaha yang mendapat kredit. Sehingga, itu bisa tidak sinkron dengan program tingkat pusat.
Karena itu, ia meminta agar dana pemerintah daerah tersebut bisa dibelanjakan untuk menangani dampak pandemi. "Ini mohon rekan-rekan kepala daerah, tolong tidak cari aman, tapi bagaimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang betul-betul diperlukan dalam rangka krisis pandemi untuk pemulihan ekonomi, lebih spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," kata Tito.
Dengan waktu yang kurang lebih dua bulan hingga penghujung tahun ini, dia mengatakan Kemendagri bakal melakukan evaluasi mingguan untuk melihat daerah mana saja yang belanjanya rendah. Dari data tersebut, ia akan mendorong agar daerah bisa belanja lebih cepat.
