TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.
"Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat. Pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penyerapan Garam Rakyat" melalui "video conference" dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," kata Jokowi.
Masalah kedua adalah rendahnya produksi garam nasional Indonesia sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. "Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," ujarnya.
Contohnya, dari kebutuhan garam nasional sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional baru 2 juta ton akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton.
"Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir.
Sekali lagi pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi," ungkap Presiden.
Presiden pun memerintahkan percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi agar betul-betul diintegrasikan sekaligus melakukan ekstensifikasi.
ANTARA
