Dalam percepatan pembangunan tersebut, Jokowi meminta jajarannya untuk sekaligus memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi para nelayan setempat.
"Tolong dilihat betul, kalau memerlukan dukungan sarana dan prasarana untuk kapal misalnya bagi para nelayan yang terdampak ini agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bisa memberikan bantuannya kepada para nelayan," tuturnya.
Selain itu, pembangunan Pelabuhan Patimban ini juga harus diikuti dengan model pengembangan pelabuhan utama yang terkonsolidasi. Nantinya, tiap-tiap pelabuhan utama sudah harus memiliki segmen tersendiri yang dapat saling mengisi antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya.
Pada November 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pembangunan bertahap dan jangka panjang dengan nilai investasi sebesar Rp29 triliun hingga Rp50 triliun.
Total luas area pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan. Adapun untuk kapasitas pelabuhannya nantinya akan mencapai sebesar 7,5 juta TEUs.
Dengan kapasitas tersebut, Pelabuhan Patimban ini nantinya akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.
Baca juga: Jokowi Minta Pengembangan Pelabuhan Utama Saling Melengkapi