TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk merumuskan kebijakan fiskal yang prudent dengan target untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, serta mendukung keberlangsungan sektor usaha.
“Meskipun saat ini Indonesia merelaksasi aturan defisit anggaran menjadi lebih dari 3 persen untuk penanggulangan dampak pandemi, Indonesia berkomitmen untuk kembali melaksanakan disiplin fiskal dengan menjadi kurang dari 3 persen pada tahun 2023,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 September 2020. Suahasil menyampaikan kondisi tersebut dalam Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN+3 pada Jumat, 18 September 2020.
Negara ASEAN beserta Cina, Jepang dan Korea yang tergabung dalam ASEAN+3 sepakat memperkuat kawasan regional untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi. Dalam konteks kerja sama regional tersebut, pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerja sama kawasan ASEAN+3 untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi di kawasan dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia dan negara anggota ASEAN+3 lainnya berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inisiatif kerjasama, seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), dan Asian Bond Market Initiative (ABMI) guna memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan. Penguatan kerja sama ini dinilai sangat relevan untuk menghadapi dampak negatif pandemi Covid-19 yang sangat besar.
Ke depannya, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, kerja sama kawasan ASEAN+3 akan terus diperkuat, melalui berbagai kerjasama strategis baru pada beberapa area seperti pembiayaan infrastruktur dan asuransi bencana.
Khusus untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah berharap agar inisiatif strategis baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan terutama untuk pengembangan infrastruktur digital. Sementara untuk asuransi bencana, inisiatif tersebut dinilai sudah sejalan dengan prioritas nasional dalam mengimplementasikan dan mengembangkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Indonesia.
Baca juga: Defisit Anggaran 2021 Diperlebar, Sri Mulyani: Pembiayaan Utang Rp 1.177,4 T
