Lebih jauh Sri Mulyani berharap di tahun 2021, Kemenkeu juga tetap bisa menghemat anggaran yang terjadi secara tidak sengaja karena Covid-19, seperti work from home dan work from office. Dari perubahan kegiatan sehari-hari itu, Kemenkeu melihat realokasi anggaran bisa dilakukan.
Sebab, menurut dia, WFH bisa menciptakan efisiensi tanpa mengkompromikan segi kinerja dan keandalannya. "Nah ini yang akan kita teruskan sehingga nanti perubahan di dalam anggaran ini diharapkan dapat meng-capture efisiensi yang kita lakukan pada 2020 di 2021," kata Sri Mulyani.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan keberlanjutan program PEN pada 2021 sebesar Rp 356,2 triliun. Angka itu lebih rendah ketimbang alokasi anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 695,2 triliun. Alokasi anggaran untuk program PEN tersebut digunakan untuk penyediaan dan distribusi vaksin sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Selain itu anggaran tersebut ditujukan untuk membiayai bantuan sosial dalam rangka mendukung dan mempertahankan daya beli rakyat, terutama di kelompok menengah bawah yang masih terdampak. "Serta dukungan dunia usaha terdampak, UMKM, dan koperasi untuk membangkitkan kembali aktifitas usahanya," kata Sri Mulyani.
Baca: Mulai 1 Januari 2021, Transaksi Elektronik di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Meterai
