Menurut dia, perusahaan mengejar pendanaan alternatif agar tak membenani kas negara. Bentuknya beragam, mulai dari sindikasi perbankan, monetisasi aset jalan tol, hingga surat utang jangka menengah (global medium term notes/GMTN). Angka pendanaan di luar Penyertaan Modal Negara itu sudah mencapai Rp 56,51 triliun sejak masa pembangunan pada 2015 hingga saat ini.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan PMN perusaahaan sudah menembus Rp 16,1 triliun, belum termasuk Rp 11 triliun yang disetor tahun ini. “Selalu ada Kami penjajakan multilateral financing dengan cost of fund yang kompetitif,” ucapnya dalam wawancara khusus bersama Tempo, awal bulan ini. “Kami juga membahas sumber dana alternatif lain, seperti konsesi terbatas pada pihak ketiga dan asset recycling atas ruas-ruas yang telah beroperasi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan masih ada sisa pekerjaan tujuh ruas untuk menyelesaikan koridor jangkar alias backbone Trans Sumatera. Menurut dia, jalur backbone sejauh 2.046 kilometer ini harus diutamakan, dari 2.974 kilometer panjang total Trans Sumatera. “Kami fokuskan pada PPJT di backbone,” tutur dia.
Saat meresmikan seksi 4 Tol Sigli – Banda Aceh yang membentang dari Indrapuri hingga Blang Bintang, Presiden Joko Widodo mengatakan infastruktur penting untuk menyokong program pemulihan ekonomi nasional di masa transisi pandemi. Ekonomi lebih merata karena pemangkasan durasi tempuh kendaraan logistik maupun pribadi.
“Dari data yang saya terima bisa meningkatkan efisiensi waktu hingga 53 jam, di sepanjang koridor pembangunan ini, serta meningkatakan multiplier effect hingga 2-3 kali,” kata dia.
Baca juga: Hutama Karya Pakai PMN Rp 11 Triliun untuk Selesaikan Tol Trans Sumatera
FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS
