Kadin Usul Stimulus Modal Kerja Rp 303,76 Triliun

Reporter

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan dunia usaha mengusulkan stimulus berupa modal kerja untuk kembali bisa membuka kegiatan perekonomian senilai Rp 303,76 triliun yang bisa digunakan selama enam bulan ke depan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam webinar Kajian Tengah Tahun Seri 3 Indef secara daring, Selasa, 28 Juli 2020, mengatakan angka tersebut merupakan masukan yang diterima dari berbagai asosiasi pengusaha di berbagai sektor di bawah naungan Kadin Indonesia.

"Ini masukan dari beberapa asosiasi di bawah Kadin, dari API (tekstil), Gapmmi (makanan dan minuman), Aprisindo (alas kaki), PHRI (hotel dan restoran), mereka menyampaikan kebutuhan mereka berdasarkan demand yang ada di mereka. Ini (jumlahnya) gambaran kebutuhan modal kerja mereka selama enam bulan ke depan," katanya.

Dari total Rp 303,76 triliun itu, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) membutuhkan Rp 141,5 triliun; sektor makanan dan minuman butuh Rp 100 triliun; sektor alas kaki Rp 40,5 triliun; sektor hotel dan restoran Rp 21,3 triliun; dan sektor elektronika dan alat listrik rumah tangga Rp 407 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk UMKM sebesar Rp 125 triliun.

Menurut Rosan, besaran modal kerja yang disampaikan dunia usaha memang sangat diperlukan bagi mereka untuk bisa melanjutkan usahanya.

"Kami pun mengusulkan kepada pemerintah bahwa modal kerja ini, dari perbankan kan masih ragu-ragu. Jadi kalau bisa perbankan ini dapat jaminan dari pemerintah karena mereka melihat ini sebuah kredit yang mereka khawatirkan," katanya.

Rosan pun menyarankan besaran penjaminan dengan perbandingan 80:20, dimana penjaminan 80 persen oleh pemerintah dan sisa 20 persen dijamin perbankan. Hal itu dilakukan agar tidak ada risiko moral atas pemberian kredit.

Ia menambahkan, pembiayaan bagi dunia usaha memang sudah sepatutnya dianggarkan oleh pemerintah. Pasalnya, dunia usaha berkontribusi besar pada penerimaan pajak hingga 87 persen.

"Kalau dunia usaha tidak dalam program yang dibantu, tentu otomatis penerimaan pajak yang memang akan turun tahun ini, akan lebih besar lagi. Ini kendala kita dalam memenuhi banyaknya kebutuhan dalam penyelamatan ekonomi nasional ke depan," katanya.

ANTARA
 






Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

1 hari lalu

Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

Arsjad menekankan aspek berkelanjutan pada industri fashion perlu menjadi perhatian.


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

1 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

2 hari lalu

Terpopuler: Daftar Lengkap Kenaikan UMP, Energy Watch Soroti 680 Ribu Rice Cooker Gratis

Berita mengenai penetapan UMP hingga rencana pemberian 680 ribu rice cooker paling banyak dibaca sepanjang Selasa, 29 November.


Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

2 hari lalu

Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

Kadin menganggap akan ada banyak imbas terhadap ekosistem usaha tahun depan setelah penetapan UMP 2023.


Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

2 hari lalu

Kadin Pede Pengusaha Bakal Menang soal Gugatan UMP 2023: Feeling Enggak Mungkin Kalah

Kadin mengklaim pengusaha tidak terlibat dalam proses formulasi UMP 2023.


Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

2 hari lalu

Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

Arsjad mengatakan Kadin menghormati proses kenaikan UMP 2023.


PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

6 hari lalu

PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

PAM Jaya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tentang Penyertaan Modal Daerah 2023 senilai Rp 324,6 miliar.


Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

6 hari lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing masuk bersih senilai Rp11,71 triliun.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

7 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

7 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

Titik utama BIMP-EAGA adalah membangun integrasi konektivitas antar wilayah di kawasan