DPR Minta Pemerintah Segera Lunasi Utang ke Bulog Rp 1,75 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memeriksa beras saat inspeksi mendadak ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Foto: BPMI Setpres

    Presiden Joko Widodo memeriksa beras saat inspeksi mendadak ke Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 18 Maret 2020. Foto: BPMI Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera membayar utang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 2018-2019 dan Cadangan Stabilitas Harga Pangan komoditas gula tahun 2018-2019 dengan total sekitar Rp 1,75 triliun kepada Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog.

    "Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk segera membayar utangnya," ujar Ketua Komisi Pangan DPR Sudin saat membacakan kesimpulan rapat bersama Bulog, Kamis, 25 Juni 2020. 

    Sudin mengatakan utang pemerintah kepada Bulog untuk penyaluran CBP tahun 2018-2019 adalah sebesar Rp 409,81 miliar. Sementara, untuk CSHP utang pemerintah tercatat Rp 1,35 triliun.  

    Sejak awal rapat, utang pemerintah kepada Bulog memang telah menjadi sorotan Sudin dan masuk ke dalam topik di dalam rapat. "Komisi IV ingin mendapat penjelasan mengenai kondisi piutang yang belum dibayar, jadi pemerintah ini banyak utangnya terhadap Bulog. Dalam penyaluran CBP dan CSHP harga pangan komoditas gula 2018-2019." 

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017. 

    "Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp 143,6 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017," kata Erick dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 Juni 2020. 

    Menurutnya, jumlah utang pemerintah itu, terbagi untuk PLN Rp 48,6 triliun, lalu BUMN Karya ada Rp 12,16 triliun, KAI Rp 300 miliar, KAEF (Kimia Farma) Rp 1 triliun, Bulog Rp 560 miliar, Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.

    Erick menuturkan utang pemerintah kepada PLN, Pertamina dan pupuk merupakan subsidi jatuh tempo yang masih belum terbayarkan. Sedangkan untuk BUMN karya, utangnya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) atas pembebasan lahan yang jalan tol yang sudah jadi.

     

    CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.