Jokowi Instruksikan PSBB Dilonggarkan di Kawasan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno meninjau kesiapan penerapan prosedur normal baru di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar percepatan pelonggaran dilakukan di sejumlah kawasan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo, usai menjalani rapat terbatas bersama Jokowi, Kamis, 4 Juni 2020.

    "Pertama pertambangan, kemudian perindustrian, perkebunan dan beberapa bidang lain yang risiko. Saya ulangi lagi yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitarnya," ujar Doni.

    Karena itu, Doni mengatakan akan sesegera mungkin melakukan koordinasi dan lembaga terkait, untuk mempertimbangkan kawasan mana saja yang akan mendapat kelonggaran.

    "Setelah ada data-data dan masukan dari kementerian lembaga yang ada, nanti segera diumumkan jenis bidang apa saja yang harus segera kita berikan kelonggaran," kata Doni.

    Meski menginstruksikan pelonggaran di sejumlah kawasan, Doni menegaskan masalah protokol kesehatan tetap menjadi harga mati. Belum ditemukannya vaksin membuat situasi saat ini belum diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, Doni mengatakan saat ini akan bergantung pada kemampuan kita beradaptasi terhadap ancaman virus corona.

    "Ini harus selalu kita siapkan, diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada. Sehingga kegiatan tetap paralel. Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar covid tetapi juga kita harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terkapar PHK," kata Doni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.