Airlangga: 7 Provinsi Terindikasi Siap Terapkan New Normal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan  terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan setidaknya ada sekitar 7 provinsi yang terindikasi siap menerapkan tatanan yang baru atau New Normal

    Airlangga menyatakan, hal tersebut didasarkan pada data R0 dari Bappenas bahwa beberapa daerah sudah terindikasi siap New Normal antara lain adalah Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, dan DKI Jakarta sesudah tanggal 4 Juni nanti.

    "Kemudian, Jabar ada beberapa daerah yang PSBB-nya sampai 29 Mei,” kata Airlangga seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu, 27 Mei 2020. 

    Meski terindikasi siap menjalankan new normal, tetapi dia menyatakan pelaksanaannya masih harus tetap dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

    Sebab, menurut Airlangga, koordinasi antara kepala daerah dengan Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 menjadi syarat mutlak untuk new normal.

    Sementara itu, untuk daerah yang Rt kurang dari 1, maka kepala daerah dan Forkopimda diharapkan bisa menyusun protokol untuk uji coba sebelum diimplementasikan di lapangan.  “Kondisi masyarakat juga harus disiapkan agar betul-betul disiplin,” ujarnya.

    Untuk memastikan protokol new normal dipatuhi masyarakat, Airlangga mengatakan TNI-Polri telah dikerahkan untuk mengawal di tempat-tempat keramaian sehingga bisa menjaga kedisiplinan masyarakat. 

    “Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi secondary wave, karena kalau ada secondary wave, maka kegiatan akan dihentikan kembali,” kata Airlangga. Ia pun memastikan bahwa pengawasan secara tegas akan menjadi prasyarat utama dari pemerintah dalam menjalankan tatanan yang baru. 

    Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan dalam menghadapi tatanan baru atau new normal di sarana publik akan dilakukan pendisiplinan masyarakat pada 1.800 objek di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota per Selasa, 26 Mei 2020. TNI-Polri akan disebar di titik-titik keramaian untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Nyoblos di Saat Pandemi, Pilkada Berlangsung pada 9 Desember 2020

    Setelah tertunda karena wabah Covid-19, KPU, pemerintah, dan DPR memutuskan akan menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember di tahun sama.