Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP: BRI, BNI dan Bank Mandiri Siap Salurkan KUR Sektor Perikanan

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tiga bank Badan Usaha Milik Negara, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan. KKP mengajak lembaga keuangan untuk menjaring calon debitur potensial di sektor kelautan dan perikanan. 

"Terlebih realisasi KUR sektor KP baru terserap Rp 1,39 triliun dengan persentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman," kutip dari siaran tertulis dari KKP, Senin, 18 Mei 2020.

Sejak Januari hingga April 2020, realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 44.431 debitur atau orang. Sementara jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tercatat 1.075.488 orang atau unit usaha yang tervalidasi.

Program and Partnership Business Division Bank BRI, Djoko Purwanto menilai kartu KUSUKA sangat membantu lembaga perbankan guna mengetahui profil pelaku usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, selain sebagai identitas tunggal, baik individu maupun korporasi, kartu KUSUKA juga dapat menjadi database program perlindungan dan pemberdayaaan, termasuk didalamnya pemberian modal kerja, baik melalui KUR maupun non-KUR.

"Kartu KUSUKA menjadi sangat penting, karena perbankan menjadi lebih percaya dalam menyalurkan KUR," kata Djoko.

Tak hanya itu, adanya profil pelaku usaha tersebut memudahkan BRI menyusun pembiayaan yang tepat  sebagaimana profil pelaku. Senada, BNI juga akan memberikan pola pembiayaan yang menjadi kebutuhan dari para nelayan dan petambak. 

Group Head Goverment Program Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Chandra Bagus Sulistyo menyebut pihaknya siap berkolaborasi dengan menyediakan market place penjualan hasil tangkapan/panen dan kebutuhan melaut serta usahanya. Selain itu BNI juga menyiapkan aplikasi untuk mempermudah proses produksi, dan memberikan pendampingan kepada nelayan.

"BNI mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa start up. Tujuannya untuk memberikan tools dan ekosistem sehingga membantu nelayan/petambak meningkatkan produktivitasnya. Saat ini BNI telah melakukan sinergi dengan start up Aruna, FisTx, dan FishON," ujar Chandra.

Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rihandjani menjabarkan strategi inovasi penyaluran KUR sektor KP dengan mengembangkan klaster–klaster tertentu berbasis pengembangan masyarakat (community development). Dijelaskannya, Bank Mandiri telah membagi empat klaster, di antaranya budidaya perikanan seperti udang vaname di Muara Gembong, Bekasi yang bekerjasama dengan Lembaga Masyarat Desa Hutan (LMDH) dan Perum Perikanan Indonesia sebagai off-taker.

Berikutnya klaster perikanan tangkap seperti yang dilakukan di Lamongan, Madura, dan Cirebon bekerjasama dengan PT. Kelola Mina Laut sebagai off-taker. Klaster ketiga ialah pengolahan hasil perikanan, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR melalui skema kerjasama dengan Perusahaan dan UMKM yang bergerak pada Pengolahan Hasil Perikanan. Tujuannya agar ada kepastian bagi nelayan bahwa hasil tangkapannya dibeli dan diolah dengan nilai yang lebih baik.

Terakhir, klaster pergaraman, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR skema kerjasama dengan perusahaan dan UMKM terkait untuk produksi garam di Madura dan Cirebon.

Nila menambahkan, pihaknya pun membangun pola value chain, dimana ada kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan inti sebagai off taker dan juga dengan debitur KUR. Bahkan, saat ini Bank Mandiri menyiapkan aplikasi Instant Approval KUR yang masih dalam proses pengembangan bernama LMS (Loan Micro Sales atau Mikro Kredit Sales). Aplikasi ini nantinya memudahkan mekanisme penyaluran kredit menggunakan smartphone sebagai inovasi mempercepat proses penyaluran KUR kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi di sini ada mutual benefit dimana si debitur KUR mendapatkan penyaluran bantuan dan penyaluran kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka," ujar Nila.

 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

3 hari lalu

Komandan Pangkalan TNI AL Palembang Kolonel Sandy Kurniawan (Paling kiri) menunjukkan barang bukti upaya penyelundupan 99 ribu lebih Bibit Bening Lobster di Pulau Rimau, Banyuasin. TEMPO/Parliza Hendrawan
Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu jalur utama penyelundupan benih lobster. Dari 2021-2023, berhasil digagalkan 17 kali upaya penyelundupan.


KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

4 hari lalu

ABK Vietnam menunjukan kapal ikan berukuran kecil yang menjadi sasaran penangkapan di perairan Laut Natuna Utana, Sabtu, 4 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.


KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

5 hari lalu

Anak buah kapal (ABK) kapal asing diamankan Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat 20 Agustus 2021. PSDKP berhasil mengamankan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.


KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

6 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.


KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

6 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.


KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

7 hari lalu

Ikan tuna seberat 50 kg dipersiapkan untuk upacara
KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.


Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

7 hari lalu

Ilustrasi difabel. Shutterstock
Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.


KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

7 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

10 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

13 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.