TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa merealokasi anggaran belanja guna menyelamatkan nelayan dan pembudidaya ikan yang kena dampak virus corona atau Covid-19. Ia mengusulkan, paling tidak dua skenario dalam realoaksi anggaran KKP.
"Misalkan skenario (pertama) 10 persen dari belanja barang dan belanja pegawai. Jadi belanja modal tidak diotak-atik karena itu diperuntukkan untuk nelayan," kata Misbah dalam konferensi video Ahad, 5 April 2020.
Dia menjelaskan, dari 10 persen anggaran 2020 KKP yang mencapai Rp 6,4 triliun, bisa didapatkan Rp 566,2 miliar yang direalokasi dari pos belanja barang jasa dan pegawai.
Kemudian untuk skenario yang kedua, Misbah menyarankan, KKP merealokasi 30 persen dari total anggarannya. Sehingga bisa didapatkan Rp 1,69 triliun untuk menanggulangi permasalahan pandemi virus corona terhadap nelayan dan pembudidaya.
Realokasi anggaran, kata Misbah, masih memungkinkan untuk dilakukan oleh KKP. Karena dari total anggaran belanjanya yang mencapai Rp 6,4 triliun, 58 persen atau Rp 3,7 triliun digunakan untuk belanja barang. Kemudian 30 persen atau Rp 1,95 triliun digunakan untuk belanja pegawai.
"Program belanja barang dan jasa itu dominan sekali, misalkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KKP, 38 persen untuk rapat, perjalanan dinas masing-masing. Jadi ini kemudian perlu mengkritisi upaya yang bisa kita lakukan bagaimana realokasi anggaran terutama di barang jasa dan belanja pegawai," kata Misbah.
Jika realokasi telah dilaksanakan, Misbah menganjurkan uang tersebut digunakan untuk menyerap hasil tangkap nelayan dan pembudidaya. Langkah tersebut juga bisa disinergikan dengan Kementerian Sosial.
Kemudian produk perikanan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Menurut Misbah, hal ini belum dilakukan oleh KKP.
"Padahal hal ini yang seharusnya dilakukan agar produk-produk nelayan seperti ikan dan rumput laut bisa terjual, dibeli pemerintah," ucapnya.
