Jokowi Minta Dibangun Platform untuk Pangkas Biaya Logistik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Ia juga meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif agar penyebaran Corona ini bisa dihambat dan diberhentikan. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Ia juga meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif agar penyebaran Corona ini bisa dihambat dan diberhentikan. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta platform logistik segera dibangun untuk mengatasi ekosistem logistik nasional yang belum efisien. “Kita harus memulai bangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir,” kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang penataan sistem ekosistem logistik nasional melalui konferensi video, Rabu, 18 Maret 2020.

    Jokowi mengatakan, berdasarkan logistic performance index (LPI) atau indeks kinerja logistik pada 2018, Indonesia berada di peringkat 46 dan di bawah negara-negara Asia lainnya. Ia mencontohkan Singapura di peringkat 7, Cina peringkat 26, Thailand peringkat 32, Vietnam peringkat 39, Malaysia peringkat 41, dan India peringkat 44.

    Tak hanya peringkat LPI yang rendah, Jokowi mengatakan bahwa peringkat trading across borders Indonesia yang mempengaruhi kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) masih stagnan dalam 2 tahun terakhir, yaitu di peringkat 116. 

    Menurut Jokowi, masalah tersebut berada di ekosistem logistik nasional yang belum efisien dari sisi waktu maupun biaya. Ia menyebutkan, biaya logistik Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN

    “Masih 24 persen dari PDB atau setara dengan Rp 3.560 triliun. Padahal biaya logistik transpotasi merupakan komponen terbesar. Dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori semakin meningkat,” kata dia.

    Selain itu, Jokowi juga mencatat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasinya. Misalnya, banyak terjadi pengulangan, repetisi, duplikasi, dan kuatnya ego sektoral kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Kemudian tata ruang logistik juga tidak efisien, seperti penempatan terminal pelabuhan, depo kontainer yang tidak tepat dan memperbesar inefisiensi dalam pergerakan.

    “Ini harus betul-betul kita bangun dengan sistem yang terintegrasi, dengan penerapan teknologi yang baik,” ujarnya. 

    Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani merancang platform logistik terintegrasi, mulai dari single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring, sampai pengambilan keputusan yang otomatis. “Dan saya tekankan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface yang saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem-sistem yang sudah ada,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.