Insentif Pariwisata Atasi Virus Corona Disebut Salah Sasaran

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menilai upaya pemerintah dalam memberikan insentif kepada sektor pariwasata di tengah tertekannya kunjungan wisatawan akibat virus corona (Covid-19) tidak akan efektif. Menurutnya, wabah tersebut membuat orang enggan untuk bepergian, walaupun diberikan diskon.

    "Orang nggak mau bepergian, orang nggak mau ke tempat keramaian hotel restoran. Sekarang tempat keramaian malah didiskon. Pusing lah itu. Yang terpenting untuk menghadapi virus corona adalah bukan dengan diskon pesawat," kata Faisal ditemui di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020.

    Kemudian kebijakan untuk membebaskan sementara pajak hotel dan restoran terhadap 10 destinasi, kata Faisal, hal ini malah membuat pemerintah daerah kehilangan pendapatannya dan semakin memperburuk perekonomian.

    "Kalau daerah wisata akan pendapatan utama Pemda sangat dominan dari pajak hotel dan restoran, misalnya Bandung dari hotel saja pendapatannya tinggi, triliunan dari pajak. Kompensasi ini malah melemahkan ekonomi daerah," kata Faisal.

    Faisal menuturkan, seharusnya sektor yang cocok diberikan intensif saat terjadi wabah virus corona adalah kesehatan publik, bukan sektor pariwisata. "Paling penting untuk menghadapi virus corona ini adalah strong public health policy response. Jadi respon kebijakan kesehatan publik yang kuat, jangan cuman ngomong jaga kesehatan," ucapnya.

    Dia juga mengatakan, pengelolaan informasi juga harus ditingkatkan. Di Singapura misalnya, perkembangan soal virus corona diberikan langsung ke masyarakat melalui gawai masing-masing.

    "Kemudian kita dapat update nggak setiap hari. Kalau di Singapura warganya di WA setiap hari dua kali, progress-nya gimana Pemerintah," kata Faisal.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji penerapan insentif pariwisata menyusul perkembangan teranyar dampak wabah Virus Corona di Tanah Air. Ia mengatakan penerapan insentif yang sebelumnya telah dikaji pemerintah akan diterapkan dengan mempertimbangkan efektifitas dan waktu yang tepat, tergantung kebutuhan.

    "Kalau yang efektivitas penurunan pajak hotel dan restoran tetap kita lakukan, kita lihat kalau mereka lakukan persiapan situasi menurun sekarang, kalau tarif diskon lainnya juga kita lihat sesuai kesiapan, kalau memang timingnya enggak tepat bisa dimundurkan, kita fleksibel terhadap situasi demand di industrinya," ujar Sri Mulyani di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

    Sebelumnya, Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Alokasi lainnya diberikan kepada anggaran promosi sebanyak Rp 103 miliar, kegiatan tourism sebesar Rp 25 miliar, serta relasi media dan jasa pemberi pengaruh atau inflluencer sebesar Rp 72 miliar.

    Sementara untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan domestik yang melemah akibat virus corona, pemerintah memberikan diskon 30 persen untuk di 10 tujuan wisata. Potongan harga itu diberikan dengan kuota 25 persen dari jumlah kursi pesawat setiap penerbangan.

    EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.