Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Pariwisata Atasi Virus Corona Disebut Salah Sasaran

Reporter

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menilai upaya pemerintah dalam memberikan insentif kepada sektor pariwasata di tengah tertekannya kunjungan wisatawan akibat virus corona (Covid-19) tidak akan efektif. Menurutnya, wabah tersebut membuat orang enggan untuk bepergian, walaupun diberikan diskon.

"Orang nggak mau bepergian, orang nggak mau ke tempat keramaian hotel restoran. Sekarang tempat keramaian malah didiskon. Pusing lah itu. Yang terpenting untuk menghadapi virus corona adalah bukan dengan diskon pesawat," kata Faisal ditemui di ITS Tower, Jakarta Selatan, Jumat 6 Maret 2020.

Kemudian kebijakan untuk membebaskan sementara pajak hotel dan restoran terhadap 10 destinasi, kata Faisal, hal ini malah membuat pemerintah daerah kehilangan pendapatannya dan semakin memperburuk perekonomian.

"Kalau daerah wisata akan pendapatan utama Pemda sangat dominan dari pajak hotel dan restoran, misalnya Bandung dari hotel saja pendapatannya tinggi, triliunan dari pajak. Kompensasi ini malah melemahkan ekonomi daerah," kata Faisal.

Faisal menuturkan, seharusnya sektor yang cocok diberikan intensif saat terjadi wabah virus corona adalah kesehatan publik, bukan sektor pariwisata. "Paling penting untuk menghadapi virus corona ini adalah strong public health policy response. Jadi respon kebijakan kesehatan publik yang kuat, jangan cuman ngomong jaga kesehatan," ucapnya.

Dia juga mengatakan, pengelolaan informasi juga harus ditingkatkan. Di Singapura misalnya, perkembangan soal virus corona diberikan langsung ke masyarakat melalui gawai masing-masing.

"Kemudian kita dapat update nggak setiap hari. Kalau di Singapura warganya di WA setiap hari dua kali, progress-nya gimana Pemerintah," kata Faisal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji penerapan insentif pariwisata menyusul perkembangan teranyar dampak wabah Virus Corona di Tanah Air. Ia mengatakan penerapan insentif yang sebelumnya telah dikaji pemerintah akan diterapkan dengan mempertimbangkan efektifitas dan waktu yang tepat, tergantung kebutuhan.

"Kalau yang efektivitas penurunan pajak hotel dan restoran tetap kita lakukan, kita lihat kalau mereka lakukan persiapan situasi menurun sekarang, kalau tarif diskon lainnya juga kita lihat sesuai kesiapan, kalau memang timingnya enggak tepat bisa dimundurkan, kita fleksibel terhadap situasi demand di industrinya," ujar Sri Mulyani di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Alokasi lainnya diberikan kepada anggaran promosi sebanyak Rp 103 miliar, kegiatan tourism sebesar Rp 25 miliar, serta relasi media dan jasa pemberi pengaruh atau inflluencer sebesar Rp 72 miliar.

Sementara untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan domestik yang melemah akibat virus corona, pemerintah memberikan diskon 30 persen untuk di 10 tujuan wisata. Potongan harga itu diberikan dengan kuota 25 persen dari jumlah kursi pesawat setiap penerbangan.

EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejak 2020, Program Kartu Prakerja Salurkan Total Insentif Rp 41,59 Triliun ke Peserta Program

2 jam lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ketiga  di Jakarta, Rabu, 29 April 2020. Kartu Prakerja diperuntukkan bagi WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah. TEMPO/Subekti.
Sejak 2020, Program Kartu Prakerja Salurkan Total Insentif Rp 41,59 Triliun ke Peserta Program

Total insentif yang disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun.


Pemerintah Naikkan Insentif Dana Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Rp 60 Juta per Hektar

1 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Pemerintah Naikkan Insentif Dana Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Rp 60 Juta per Hektar

Pemerintah menaikkan insentif dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hektar sejak September 2024.


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

15 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

15 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


Dua Janji Rano Karno saat Temui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta

21 hari lalu

Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menggelar blusukan pada hari pertama kampanye di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, 25 September 2024. Dok. Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno
Dua Janji Rano Karno saat Temui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta

Rano Karno menjanjikan sejumlah hal saat menemui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

32 hari lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

32 hari lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

38 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

Kedatangan Paus Fransiskus, Faisal Basri wafat dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti langgar etik mendominasi berita pekan pertama September 2024


Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

39 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

Ekonom senior Faisal Basri sosok yang memimpin Tim Satgas Anti-Mafia Migas pada 2014, termasuk mengusut skandal Petral.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

39 hari lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen