TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak mau direksi dan komisaris perusahaan pelat merah ditakut-takuti dengan narasi akan dipecat. Ia menegaskan pergantian direksi dan komisaris BUMN hanya akan dilakukan setelah mengkaji tolok ukur kinerja tiap orang selama kurun waktu tertentu.
"Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal," ucap Erick di kantor Pusat Pertamina Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020. "Selama KPI (key performance indicator)-nya berjalan, biarkan direksi BUMN berkerja. Jangan ditakut-takuti nanti diganti. Yang diganti kalau yang tidak sesuai KPI."
Erick menjelaskan, dalam pengelolaan perusahaan memang perlu ada langkah keberlanjutan yang beriringan dengan KPI tercapai baik. Kementerian yang dipimpinnya sekarang juga tengah dalam proses merumuskan blue print BUMN bersama. Ia pun berharap direksi dan komisaris BUMN yang sudah diangkatnya, bisa menjabat sampai selesai.
Pernyataan Erick tersebut disampaikan salah satunya juga merespons orator dari atas mobil komando dalam demonstrasi oleh PA 212 dan FPI bertajuk 212 yang menyebut-nyebut nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama Pertamina itu disebut oleh orator Direktur Indonesia Resources Studies atau IRESS, Marwan Batubara.
"Kami minta dalam satu bulan, Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina," ujar Marwan dengan menggunakan pengeras suara, Jumat, 21 Februari 2020.
Erick menilai wajar hal itu terjadi di era demokrasi, di mana ada sebagian kelompok yang mengemukakan pendapat. Meski begitu, ia bergeming. "Saya tidak mau dikotomi komisaris atau direksi. Komisaris dan direksi di Pertamina tiga bulan berakhir saya rasa baik," kata dia.
