Target Rampungnya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Reporter

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dijadwalkan selesai dalam beberapa hari ke depan dan bisa segera disampaikan sambil menunggu surat presiden sebagai pengantar rancangan regulasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menargetkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja selesai beberapa hari ke depan.

Dia mengatakan hingga kini RUU Omnibus Law belum juga selesai. Kementerian masih menunggu surat presiden sebagai pengantar rancangan regulasi tersebut.

"RUU Cipta Lapangan Kerja sekarang sedang kami kerjakan mudah-mudahan hari-hari ini selesai," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Dia menjanjikan apabila rancangan tersebut selesai dibuat pemerintah, maka naskah akademis maupun draf RUU akan disampaikan ke publik.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan menyebut bahwa akan mengusahakan secepatnya. Hingga kini Kemenko Perekonimian juga akan memutuskan beberapa isu strategis sembari menunggu surat Presiden.

Adapun keperluan harmonisasi regulasi yang masuk dalam RUU Cipta Lapangan Kerja juga sudah dikirimkan oleh Kementerian Hukum dan Keamanan.

"Kan sekarang ini publik nanya kapan bisa diinikan [dibaca] draf RUU-nya. Nah kami secara formal nunggu surat Presiden itu tadi," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja untuk disampaikan ke DPR.

“Omnibus Law perpajakan dan Omnibus Law Cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan, dan akan segera disampaikan ke DPR,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

BISNIS






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

3 hari lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

9 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan

14 hari lalu

DPR Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik namun juga dapat mempercepat pembangunan.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

18 hari lalu

Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

19 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.


No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

19 hari lalu

No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

Kalangan pekerja merespons usul Apindo ke Menaker menerbitkan aturan dengan prinsip 'no work no pay'. Para pengusaha dinilai tak bertanggung jawab.


Kami Berharap RUU Daerah Kepulauan Menjadi Kenyataan

21 hari lalu

Kami Berharap RUU Daerah Kepulauan Menjadi Kenyataan

Seandainya RUU Daerah Kepulauan disahkan sebelum 2014, maka sungguh luar biasa.


Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

21 hari lalu

Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

KSP Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia gelar Pemilu 2024.


Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

22 hari lalu

Pagi Ini, 200 Nasabah Akan Geruduk Wisma Bumiputera Tuntut Pembayaran Klaim

Sebanyak 200 nasabah gagal bayar AJB Bumiputera 1912 akan mendatangi Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan pada pagi hari ini.